IJAZAH BUPATI MDT DIDUGA PALSU

Kota Waitabula dikagetkan dengan adanya aksi unjuk rasa damai oleh Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Jujur dan Adil ke Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) pada Jumat, 26 Januari 2018 pagi. Aksi damai ini dimulai dari pasar Rada Mata, Desa Rada Mata  pada pukul 11.25 Wita dengan berjalan kaki menuju kantor Panwaslu SBD Jalan Garuda Kelurahan Langga Lero  kecamatan Kota Tambolaka.

Aksi damai menuntut kejelasan ijazah MDT
Aksi damai menuntut kejelasan ijazah MDT
Dalam aksi ini kelompok masyarakat yang berjumlah kurang lebih 50 orang membawa spanduk yang menyatakan mendukung penuh Panwaslu dan KPUD SBD agar mengusut tuntas dugaan kepemilikan ijazah palsu petahana bupati Markus Dairo Talu, SH  yang juga menjadi peserta atau bakal calon bupati pada Pilkada SBD tahun  2018 dengan nama paket MDT-GTD. 
Aksi damai ini dipimpin oleh Laurensius M. Dadi, Yohanes Mone,  Frederikus B. Dadi, yang sekaligus menjadi orator  yang  menyerukan dukungan penuh agar Panwaslu dan KPUD SBD menelusuri ijazah milik MDT untuk memastikan keabsahannya karena adanya  kejanggalan dari masing-masing Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) tersebut. 
Demonstran menunjukkan kejanggalan ijazah
Demonstran menunjukkan kejanggalan ijazah

Dalam orasinya dikatakan Ijazah SD tidak memiliki materai sebagaimana lazimnya dengan ijazah SD lainnya seperti milik calon bupati lain; Kedua, pada copyan ijazah tanpa cap (stempel) sekolah yang bersangkutan; Ketiga, pada Phas Foto pemilik ijazah tidak terdapat cap jempol dan tanda tangan sebagaimana biasanya sesuai ketentuan yang berlaku. 

Untuk Ijazah SMP, tulisan tangan tidak sama antara satu isian dengan isian berikutnya, serta terkesan menggunakan ballpoin dengan tinta yang berbeda. Bahkan diduga telah dilakukan tip ex untuk melakukan penulisan ulang, lalu dicopy lebih lanjut.  Kejanggalan lain pada ijazah SMP tertulis tahun ujian pada tahun 1978 sedangkan tahun lulus tahun 1979.  Berikutnya tahun penetapan peserta ujian tahun 1978 sama dengan tahun ujian tahun 1978.  Tercatat bahwa ujian tersebut berlangsung pada bulan Nopember 1978, padahal semestinya tahun penetapan peserta ujian tahun 1978, lalu tahun ujian 1979 dan tahun ijazah 1979 sesuai tahun ujian. 

Baca Juga :   Wujud Kepedulian, Dandim 1613/SB Jenguk Anak - Anak Anggota Yang Sudah Ikut Khitan Massal

Sedangkan untuk Ijazah SMA juga diyakini mempunyai kejanggalan-kejanggala sebagai berikut:  Pertama, tercatat pada ijazah bahwa yang bersangkutan tamat SMA pada tahun 1985, dengan catatan bahwa yang bersangkutan mulai bersekolah tahun 1982. Sementara itu, yang bersangkutan sudah diangkat menjadi anggota TNI pada tahun 1981 dan segera mengikuti pendidikan ketentaraan pada tahun 1981. Hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah bisa seseorang yang baru bertugas sebagai anggota TNI sudah bisa melanjutkan pendidikannya padahal baru bertugas 1 tahun. Dan biasanya seseorang yang telah bekerja bisa mengikuti program paket C untuk mendapatkan ijazah setara SLTA bukan sekolah formal secara reguler

Para aksi damai ini meminta agar Panwaslu SBD tidak perlu takut untuk mengungkap sejujur-jujurnya tanpa takut dan tunduk pada intervensi penguasa atas dugaan penggunaan dan kepemilikan ijazah palsu bakal calon bupati SBD,  Markus Dairo Talu, SH.  Panwaslu harus berani bersikap untuk menyatakan yang sebenarnya dan tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan pesan dari lembaga penyelenggara lainnya. 

Lebih lanjut dikemukakan Panwaslu SBD harus menyatakan yang sebenarnya berdasarkan hasil penelusuran atas dugaan ijazah palsu ini,  jika benar palsu maka putuskan berdasarkan fakta dan rekomendasikan kepada KPU Sebagai penyelenggara untuk mendiskualifikasi dari pencalonan MDT  dalam pilkada SBD 2018.  Panwaslu tidak perlu takut karena kami Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Yang Jujur Dan Adil akan ada sebagai garda terdepan Panwaslu untuk mengusut tuntas dugaan penggunaan ijazah palsu ini. 

Kelompok Aliasnsi ini juga memberi peringatan jika dalam waktu dekat ini tidak mendapatkan informasi perkembangan laporan ini maka mereka akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi.

Aksi damai ini berjalan aman dan lancar yang ditemui oleh staf Panwaslu SBD dan merima spanduk dan pernyataan resmi kelompok aliansi ini untuk ditindak lanjuti. Tampak hadir juga Wakapolres Sumba Barat yang turun langsung mengkawal pelaksanaan aksi damai ini dan juga Kasat Sabara dan Kasat Reskrim Polres Sumba Barat.

Baca Juga :   ​Cegah Perdagangan Manusia dengan Program Desmigratif

Hingga berita ini diturunkan Bupati Markus Dairo Talu belum bisa dikonfirmasi untuk mendapatkan tanggapannya atas aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Peduli Demokrasi Jujur dan Adil.   (Tim SJ),.

Leave a Reply

Your email address will not be published.