BNP2TKI GANDENG PADMA INDONESIA DAN SUARA JARMAS GELAR SOSIALISASI P3MI

Plt. Kadis Nakertrans SBD, Yulius Bili Kandi saat membawakan materinya

Tambolaka-SJ…………… Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) gandeng PADMA Indonesia dan Media Suara Jarmas selenggarakan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di ruang aula Hotel Sumba Sejahtera Waitabula Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (19/07/2019). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA dihadiri oleh Asisten 3 Adminstrasi Pemerintahan Bernardus Bulu, Plt. Kadis Nakertrans SBD Yulius Bili Kandi, Kaban Kebangpol Dominggus Bulla, Koramil 02 Laratama yang diwakili oleh Christofel B. Bulu dan tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama serta peserta sosialisasi lainnya dari unsur pendidikan dan OMS.

Ketua Panitia Octavianus Dapa Talu dalam laporan kegiatannya mengatakan, memutuskan menjadi PMI tentu tidak mudah, karena perbaikan ekonomi sehingga harus meninggalkan keluarga. Untuk itu tidak sedikit masyarakat Indonesia memutuskan menjadi PMI, dampaknya sangat luar biasa banyak keluarga secara ekonomi berubah total purna sebagai PMI.

“Dalam Konteks tersebut keadaan PMI menjadi sangat penting sebagai bagian integral dari pembangunan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta dalam rangka pembangunan masrakat Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri pekerja migran serta mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat baik material maupun spiritual” ungkapnya.

Lebih lanjut Octa menyampaikan, namun yang harus diperhatikan dengan serius adalah masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun yang dihadapkan pada pertumbuhan angka tenaga kerja yang tinggi di satu sisi, sementara tingkat pendidikan dan keahlian yang masih belum memadai serta lapangan kerja terbatas disisi lain. PMI bisa menjadi salah satu jalan bagi pemerintah mengurangi angka pengangguran dan juga meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat pencari kerja di Indonesia. Oleh karena itu sosialisasi peningkatan pengetahuan dan skill bagi PMI harus terus diupayakan khususnya pemerintah dalam hal ini BNP2TKI.

Octa juga menyampaikan tujuan, manfaat dan jumlah peserta kegiatan sosialisasi yang diadakan. Tujuan kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah Untuk mengetahui kebijakan lembaga pemerintah dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar Negeri; Untuk mengetahu implementasi UUD Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran di luar Negeri; dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar Negeri.

Baca Juga :   PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL

Lebih lanjut Octa menyampaikan akses manfaat yang diperoleh dalam program sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia adalah Masyarakat yang belum tahu dan mengerti tentang lembaga BNP2TKI akan mengetahui fungsi dan peran lembaga tersebut; Masyarakat akan mendapatkan informasi tentang program-program BNP2TKI dan Masyarakat semakin mengetahui tentang perlindungan terhadap PMI di luar Negeri.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten SBD Yustinus Bili Kandi, saat memaparkan materinya tentang peran pemerintah Kabupaten SBD dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia asal SBD mengatakan banyak kasus yang sering terjadi pada Dinas Naketrans khususnya SBD.

“Ada masyarakat yang datang meminta surat rekomendasi pembuatan passport dengan menggunakan biodata yang palsu. Bahkan ada juga yang datang mengurus surat-surat keberangkatan pergi kerja di luar Negeri dengan memakai nama turunan dari jawa, ketika ada masalah yang terjadi di tempat kerjanya maka orang itu sulit kita lacak untuk mengetahui keberadaannya,” katanya.

Lebih lanjut Yustinus juga mengatakan ada tenaga kerja wanita yang datang mengurus surat-surat keberangkatannya tanpa sepengetahuan dari keluarga baik dari suami, orang tua maupun keluarga lainnya. Tiba-tiba ada masyarakat yang datang mengamuk dan marah-marah pada kami di Dinas dan menyalahkan kami, maka dari itu kami sekarang di Dinas kalau ada pekerja wanita yang datang mengurus surat keberangkatan harus didampingi suami atau orang tua agar tidak ada lagi yang datang komplein pada kami.

“Ada juga pekerja yang melalui jalur non prosedural dalam hal ini pekerja illegal, sehingga kami dari Dinas menugaskan beberapa staf untuk menjaga dan memantau serta menangkap pekerja wanita yang melalui jalur non prosedural. Tempat yang sering kami pantau selama ini di Bandar Udara Tambolaka, Pelabuhan Waikelo dan Waingapu Sumba Timur dalam hal ini kami juga bekerja sama dengan Dinas Naketrans Kabupaten Sumba Timur” tuturnya. (SJ-Isto),-

Baca Juga :   Sambut Hari Bhayangkara ke-74, Kapolres & Dandim 1613 Sumba Barat Bagikan Sembako untuk Warga Kurang Mampu