BEGINI SIKAP AKADEMISI MENGHADAPI PRAKTEK TEKANAN POLITIK PRIMORDIALISME KABUPATEN SUMBA TIMUR

Suarajarmas.com – Perhelatan politik kian memanas menjelang pesta demokrasi pada pemilihan umum (PEMILU) pada tanggal 14 februari di tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Sumba Timur terus mendorong Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (PANWASCAM) se-kabupaten Sumba Timur menjaga netralitas dan konsisten menegakan hukum pemilu pada pihak yang dilarang sesuai undang-undang pemilu, agar dapat memperoleh pemilu yang berkualitas tertib dan damai.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Anwar Engga SE, selaku Koordinator Devisi Hukum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Kabupaten Sumba Timur dalam menyampaikan kata sambutannya dalam kegiatan “Rapat Koordinasi Pembinaan dan Penguatan kelebagaan Panwaslu Ad-hoc Kecamatan se-kabupaten Sumba Timur”, Senin (9 /10/2023) di gedung Greja Kristen Sumba Jemaat Waingapu Kabupatetan Sumba Timur yang diikuti  174 orang peserta diantaranya terdapat 66 komisioner dan 66 staf teknis serta 44 staf kesekretariatan.

Dalam acara penguatan kapasitas kelembagaan ini,  Bawaslu Sumba Timur mengundang narasumber  dari kalangan Akedemisi Unversitas Kristen Wira Wacana Sumba (UNKRISWINA) Pajaru Lombu, SH.,MH., untuk memperdalam pengetahuan serta memperoleh wawasan yang luas dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui pengajaran serta diskusi yang intens bersama Panwascam selaku penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan.

“Lembaga Pengawas ini mengemban tanggung jawab penuh terhadap negara yang menjamin kedaulatan politik yang jujur adil tertib dan damai, demokrasi merupakan representasi hatinurani yang jujur dalam peradaban politik untuk memperoleh kekuasaan, disinilah Panwascam menjadi tumpuan penegakan hukum pemilu agar dapat melahirkan pemimpin yang dapat memperoleh kekuasaannya secara adil dan bijaksanan” ungkap Pajaru.

Pajaru Lombu  menanggapi sikap Paradigma praktek tekanan politik primordialisme yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Akademisi UNKRIWINA Sumba terus menjalani hubungan komunikasi dengan pihak penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat dan para pemimpin agar tercipta situasi politik yang aman dan beradap.

Baca Juga :   Malaka Perlu Dilakukan Pengelolaan Sumber Daya Alam

“Kami bersama mahasiswa program studi hukum akan terus melakukan kajian dan riset penelitian untuk pemetaan titik rawan, agar kami bisa melakukan pendampingan melalui Kulia Kerja Nyata (KKN) atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai bentuk pelaksanaan penerapan tridarma Perguruan Tinggi agar dari hasil penelitian ini diperoleh naskah akademis bagi masyarakat luas” ujar Dosen Hukum tersebut seusai pemaparan materi saat berjumpa pers dengan wartawan Suara Jarmas tempo hari. *** (Dennis/006-23).-