Bagi Desa Yang Melakukan Pelanggaran Berat Pilkades Serentak, PSU Bisa Saja Dilakukan

by -2,763 views

Tambolaka-SJ…….. Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Antar Waktu di kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) pada 30 Juni 2021 yang lalu sudah selesai, tetapi masih menyisahkan beberapa desa yang mengajukan keberatan atas hasil dari Pilkades tersebut. Pelaksanaan perdana  Pilkades Serentak ini tentunya masih membutuhkan evaluasi oleh Pemerintah sebagai pelaksana dan kesadaran masyarakat dalam menerima hasil pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.

BupatiSBD, dr. Kornelius Kodi Mete yang ditemui media disela-sela kegiatan penyerahan hewan kurban bagi umat Muslim yang akan merayakan hari raya Idul Adha, Sabtu (17/7/21) mengatakan Pilkades adalah pesta demokrasi dimana ada kelompok yang puas dan tidak puas.

“Maka saya himbau semua masyarakat SBD kalau sudah dilaksanakan demokrasi maka harus ada yang rela, kerelaan yang menang dan kalah. Dan kepada panitia kami harapkan kemarin berjalan sesuai dengan aturan yang ada” ungkapnya.

Lebih lanjut kata Bupati Kornelius, tetapi bila ada hal-hal yang dilanggar,  kita akan lihat, kita akan petakan, kita akan kelompokan,  mana yang harus diperbaiki dan mana yang sekedar hanya permakluman. Dan kepada panitia kabupaten diharapkan bekerja seduai dengan aturan. Mana kalah itu sunggu-sungguh kita nilai, harus  ada langkah-langkah nyata maka itu kita lakukan.

“Tapi pertimbangan pertama adalah desa itu harus aman, desa harus tertib dan desa harus punya pemimpin” tegasnya.

Ketika ditanyakan kemungkinan diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi desa-desa yang melakukan pelanggaran yang fatal, Bupati SBD ini mengatakan PSU bisa saja terjadi, kalau panitia desa tidak berani mengambil keputusan, dan bisa menjelaskan serta disahkan oleh BPD,  maka kabupaten akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang ada.

“PSU bisa saja terjadi, kalau panitia tidak berani mengambil keputusan dan bisa menjelaskan permasalahannya. Dan harus disetujui oleh ketua BPD, maka kabupaten bisa mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang ada” jelasnya.

Untuk pelantikan kepala desa terpilih akan disesuaikan,  karena tidak mungkin dilakukan pelantikan serentak karena COVID dan juga yang bermasalah akan sesuaikan.

“Dan yang masih aktif sekarang sampai dengan Januari 2022,  kita biarkan dulu jangan langsung dilantik, nanti sampai selesai masa aktifnya baru kita lantik. Sedangkan yang sekarang sudah menjabat Plt segera kita lantik” pungkasnya. *** (Octa/002-21).-