Suarajarmas.com – Dalam upaya mempercepat pelayanan di bidang pendidikan dari program pemerintah RI yaitu Program Indonesia Pintar (PIP), anggota DPR RI Komisi 10, Anita Yacoba Gah turun gunung untuk mendorong Perbankan dan Kepela Sekolah mempercepat pemberian pelayanan pada anak sekolah yang mendapat dukungan dana PIP.
Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat ini mengatakan dana PIP ini diperuntukan bagi masyarakat miskin untuk mendapat layanan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur.
“Semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan” ungkapnya di aula SMA St. Alfonsus Kelurahan Langga Lero Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD, Nusa Tenggara Timur, Kamis (27/7/2023).
Anita Gah menegaskan dirinya mendorong percepatan pencairan PIP tahun 2023 ini, karena mendapat laporan banyak siswa-siswi yang dipersulit untuk pencairan PIP baik oleh pihak perbankan (BNI dan BRI) maupun kepala Sekolah.
Dirinya merasa prihatin karena pada tahun 2021 dana PIP yang dikembalikan ke kas negara sebesar 5 M, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 7,8 M.
“Saya prihatin dengan dana PIP yang dikembalikan ke kas negara, padahal masyarakat masih membutuhkan dukungan dana PIP. Mendapat banyak masukan dari masyarakat yang menelpon langsung ke saya, maka saat ini saya turun untuk mendorong pihak Bank mempercepat pencairan dana PIP” jelasnya.
Anita Gah menambahkan informasi yang diperolehnya bahwa pihak perbankan juga mempersulit pencairan dana PIP, bahkan meminta masyarakat untuk meninggalkan saldo dalam rekening sebesar Rp.50.000. Di lain pihak ada kepala sekolah yang melakukan pencairan dana PIP secara kolektif dengan membuat surat kuasa palsu dari orang tua siswa.
Anita menyayangkan ulah kepala sekolah dan Perbankan yang mempersulit pencairan dan PIP bagi anak sekolah tersebut. Setelah mendapat informasi dirinya akan turun di Sumba untuk melakukan percepatan pencairan dana PIP, BRI secara tergesa-gesa turun ke sekolah untuk minta di lakukan pencairan.
“Maaf yach untuk BRI yang menangani pencairan dana PIP untuk siswa SD dan SMP saya mendapat banyak laporan bahwa petugas bank memperhambat pencairan dana PIP, Satpam menyuruh pulang orang tua siswa yang hendak melakukan pencairan dengan alasan dana belum masuk, bahkan teller bank tidak mau mencetak rekening koran” katanya kecewa.
Padahal dana PIP diperoleh siswa 1 tahun 1 kali, dan bisa dicairkan kapan saja, dan buku tabungan juga dipegang siswa bukan di taruh di sekolah.
Salah satu orang tua siswa penerima dana PIP, Samuel Kalenggo asal Tambolaka membenarkan apa yang disampaikan oleh Anita Gah. Ia mengatakan kadang-kadang untuk melakukan pencairan dana PIP, mereka harus menunggu lama di bank dari pagi hingga sore hari ini. Pelayanan perbankan untuk mereka beda dengan pelayanan untuk nasabah lainnya.
“Semoga dengan kehadiran ibu DPR RI ada perubahan pelayanan bank untuk kami orang tua murid penerima PIP” tuturnya.
Dirinya juga menyampaikan terima kasih pada anggota DPR RI, Anita Yacoba Gah yang sudah memperjuangkan nasib rakyat kecil untuk mendapat layanan pendidikan.
“Kami bangga mempunyai wakil rakyat yang peduli dengan orang kecil, kami akan dukung dan pilih ibu Anita tahun 2024 ke depan. Beliau orangnya berhati mulia” tambahnya.
Untuk diketahui dana PIP bagi siswa SD sebesar 450.000, SMP 750.000 dan SMA 1 juta. Hingga berita ini diturunkan pihak perbankan (BNI dan BRI) sedang melayani siswa penerima PIP untuk wilayah Kota Tambolaka dan sebagian Wewewa Barat. Jumlah menerima dana PIP untuk se-daratan Sumba berjumlah kurang lebih 15.000 siswa. BRI melayani siswa SD dan SMP, sedangkan BNI melayani siswa SMA. *** (Octa/002-23).