ANGGOTA DPRD SBD PERTANYAKAN HONOR TENAGA KONTRAK

Yohanes Routa Geli, Anggota DPRD Partai Nasdem asal Loura

Tambolaka-SJ……………….. Anggota DPRD kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) asal Partai Nasdem Permasalahan mempertanyakan honor tenaga kontrak DPRD SBD yang dipotong oleh Sekretariat DPRD saat melakukan reses. Honor yang diterima oleh tenaga kontrak ini mendapat potongan yang cukup besar sehingga Yohanes Routa Geli mempertanyakan hal pemotongan tersebut.

Kepada awak media  Senin (16-12-19) yag lalu usai melakukan reses di Kecamatan Loura, Yohanes Routa Geli mempertanyakan perihal pemotongan honor tenaga kontrak yang mendampinginya yaitu Lius dan Esi tenaga kontrak asal Lete Konda.

“Pada saat akan melakukan reses saya meminta pada sekretariat untuk dikeluarkan surat perjalanan dinas bagi tenaga kontrak Lius dan Esi mendampingi saya melakukan reses, tetapi honor mereka pada saat mendampingi saya dipotong besar sekali dan hanya mendapatkan Rp. 150. 000”ungkapnya.

Yoni sapaan akrab anggota DPRD Nasdem tersebut mempertanyakan kenapa harus dipotong honor mereka padahal sudah disepakati bahwa tenaga honor yang mendampingi juga harus dibayar oleh secretariat DPRD SBD.

“Kita sudah sepakati tenaga kontrak mendapat perhatian dari secretariat, buktinya mereka juga diikutkan dalam kegiatan di luar daerah, sama tenaga PNS yang ada di DPRD” tuturnya lagi.

Yoni berjanji tidak akan melepas masalah ini dan akan mempertanyakan hal tersebut serta memperjuangkan nasib tenaga kontrak yang sepertinya ditipu oleh DPRD.

“Mereka juga manusia yang sudah bekerja dan harus mendapatkan haknya, bahwa honornya lebih kecil dari PNS itu wajar tetapi kenapa potongan yang diperolehnya  sangat kecil Rp. 150.000 saja” ujarnya emosi.

Sekwan Isto Taru Bani, S.IP saat dihubungi media di DPRD SBD Kadula

Sekretaris DPRD-SBD  Isto Taru Bani, S.IP  yang dihubungi media Senin, (23-12-19) mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya sudah beres hanya ada kesala pahaman anggota dewan dengan secretariat. Masalah honor tenaga pendamping reses, sebenarnya dikhususkan untuk  tenaga yang PNS.

Baca Juga :   PAN SBD TOREHKAN PRESTASI GEMILANG

“Mungkin bapak dewan belum memahami aturan dalam birokrasi, yang berhak mendapat perjalanan dinas dan mendampingi anggota DPRD reses adalah tenaga PNS, kalaupun ada tenaga kontrak yang dilibatkan biasanya biaya ditanggung oleh anggota dewan tersebut” tuturnya.

Isto  melanjutkan bahwa mungkin ini adalah kurangnya komunikasi antara dirinya dan anggota DPRD karena sama-sama masih baru bertugas di DPRD.

“Maklum saja, dewan yang lama Cuma 11 orang yang sudah paham aturan ini, saya sendiri juga sebagai sekwan masih baru, jadi kami masih sama-sama adaptasi dan kami harapkan kedepan tidak akan terulang lagi masalah seperti ini” katanya.

H. Syamsi P. Golo, ST, wakil ketua 1 DPRD SBD

Ditempat terpisah Wakil Ketua 1 DPRD SBD,  H. Syamsi P. Golo, ST mengatakan secara resmi dirinya belum mendapat laporan akan masalah pemotongan honor tenaga kontrak tersebut. Dirinya berharap agar masalah ini tidak usah dibesar-besarkan tetapi dicari solusinya biar tidak membuat rame di masyarakat.

“Saya percaya Sekwan akan bertindak adil dalam hal ini, kita belum jelas pemotongannya karena apa, memang benar ada honor pendampingan reses oleh tenaga kontrak maupun PNS, tetapi pastinya beda honor yang PNS dan Kontrak, syaratnya harus mempunyai SPPD “ ujarnya.

H. Syamsi menjelaskan dilibatkannya tenaga kontrak dalam beberapa kegiatan dinas diluar daerah dan mendampingi anggota DPRD reses adalah kebijakan. Seharusnya memang merupakan tugas pokok ASN yang ada dalam sekretariat DPRD. Dirinya berharap hal-hal semacam ini tidak akan terulang lagi pada masa mendatang.*****

Liputan: Octav Dapa Talu,-

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!