ANANIAS BULU PERTANYAKAN MASALAH PLT SEKDA SBD

by -3,627 views
Ananias Bulu, anggota DPRD SBD fraksi Nasdem

Tambolaka-SJ……. Anggota DPRD Kabupaten SBD asal Partai Nasdem, Ananias Bulu, S.Th mempertanyakan masalah pengangkatan Plt. Sekda Bernardus Bulu, SH menggantikan Drs. A. Umbu Zaza, M.Si pada Senin 2 Maret 2020 yang lalu oleh Bupati SBD.

Masalah Plt. Sekda ini ditanyakan oleh Ananias pada anggota DPR RI Ny. Ratu Ngadu B. Wulla, ST yang sedang melakukan reses di Katapa Roro Kelurahan Langga Lero Kamis (05-03-2020) yang dihadiri oleh ketua Partai Nasdem SBD Markus Dario Talu, Ketua Fraksi Nasdem SBD, Thomas Tanggu Dendo dan Camat Kota Tambolaka, Lambertus Todo, kader-kader posyandu, tokoh masyarakat, pemuda, ibu-ibu dan anak-anak balita.

Anggota DPR RI Partai Nasdem Ratu Ngadu B. Wulla saat melaksanakan reses di Kataporo Kel. Langga Lero Kota Tambolaka SBD

Anggota DPR RI Ratu Wulla saat memberikan tanggapannya merasa kaget karena baru mengetahui adanya pengangkatan Plt Sekda lewat SK Bupati. Sebagai anggota DPR dirinya mengatakan ada fungsi legislasi. DPR mempunyai tugas untuk selalu melakukan sosialisasi terhadap undang-undang yang  sudah dibentuk, sehingga sampai ke tingkat bawah tidak ada pelanggaran terhadap UU. UU yag baru akan salalu disosialisasikan, bahkan UU yang lamapun kalau masyarakat membutuhkan penjelasan DPR akan selalu melakukan sosialisasi.

“Saya akan telusuri sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil apakah itu melanggar UU atau tidak, tetapi saya ingin tegaskan kembali pada masyarakat berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, berkaitan dengan pengangkatan Sekda pasal 122 ayat 13 berbunyi: menegaskan bahwa sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” tuturnya.

Lebih lanjut Ratu Wulla menjelaskan bahwa urusan Sekda kabupaten adalah kewenangan gubernur. Jadi sekda yang memiliki legitimasi secara hukum adalah sekda atas SK dari Gubernur sesuai yang diatur oleh UU.

“Jadi saya menerima laporan dari Bapak Ananias Bulu sebagai fraksi Nasdem, saya akan telusuri dan apabila ditemukan itu, saya akan bersurat ke Komis 2 sebagai mitra Kementrian Dalam Negeri, sehingga tidak menghambat jalannya pemerintahan, jalannya pelayanan. Kalau sudah salah maka pengambilan kebijakan akan berdampak pada yang dibawah, berdampak pada anggaran, kita akan duduk bersama kita akan luruskan bersama sehingga rakyat tidak boleh dirugikan, kenapa karena kebijakan tentang keputusan itu berkaitan dengan penggunaan keuangan negara” tegasnya.

Dipantau oleh media ini selain adanya dialog antara Ratu Wula dengan masyarakat anggota DPR RI ini memberikan bantuan pembaian sembako, susu dan biskuit untuk ibu hamil dan balita dalam upaya pencegahan stunting.

Hingga berita ini diturunkan kegiatan reses masih berlangsung yang dihadiri oleh kurang lebih 200 masyarakat Katapa Roro kelurahan Langga Lero kabupaten SBD.*****

Liputan: Octav Dapa Talu,-