ANAK USIA DINI BUTUH PERHATIAN SERIUS

Suarajarmas.com – Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur, Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten SBD menggelar rapat koordinasi dengan SID di Rujab Bupati Desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD, Senin (20/2/2023).

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk membangun kerja sama serta membangun kemitraan PAUD HI dengan pihak-pihak terkait dalam rangka melanjutkan program PAUD HI di SBD sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2013, dimana anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan.

Wakil PAUD HI SBD, Lodowaik L. Raya yang ditemui media ini usai rapat koordinasi mengatakan perkembangan PAUD di SBD masih cukup memperhatikan, oleh karena itu dibutuhkan perhatian dari Pemerintah Desa maupun Kabupaten serta stakeholder lainnya.

“Dengan LSM SID ada 3 kecamatan di SBD yang sudah didampingi yaitu Kecamatan Kodi Utara, Loura dan Kota (13 desa, 24 PAUD).  Secara program SID sudah berakhir tahun lalu, tetapi komitmen SID untuk mendorong PAUD HI tidak berakhir, sehingga kita merasa perlu untuk berkoordinasi dan membangun kemitraan demi meningkatkan pelayanan PAUD di SBD” ungkapnya.

Ketua Gugus Tugas PAUD HI, Ny. Margaretha Tatik Wuryaningsih (kedua dari kanan) saat memimpin rapat koordinasi

Lodo menjelaskan, pihaknya sudah menyusun rencana program, tetapi karena dana di Kabupaten merosot terus, sehingga Pemda belum bisa mengakomodir usulan-usulan dari Gugus Tugas PAUD HI.

“Kita sudah menyiapkan RAD, karena dana kabupaten menurun terus, jadi sulit untuk mendapatkan dukungan” ujarnya menjelaskan.

Lebih lanjut Lodowaik menjelaskan sebenarnya PAUD itu menjadi domain desa/kelurahan, sehingga diharapkan setiap desa menganggarkan dana untuk PAUD, baik pembangunan fisiknya maupun pendidikan, sehingga desa juga punya peran untuk menunjang perkambangan PAUD.

Baca Juga :   Paket Damai Utamakan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

“Gugus Tugas PAUD HI fungsinya bagaimana kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, bagaimana layanan pendidikan itu tepat sasaran, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.  Sehingga kita berharap Pemerintah Desa benar-benar memperhatikan PAUD yang ada, serta pihak-pihak (OPD terkait) ikut mendukung dengan programnya masing-masing sehingga anak-anak PAUD mendapat pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan” jelasnya.

Wakil Ketua Gugus Tugas PAUD HI, Lodowaik L. Raya (kanan)

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif SID, Anto Kila bahwa  kondisi PAUD di SBD masih sangat memprihatinkan, dari segi fasilitas, kapasitas guru, proses pembelajaran dan sebagainya.

Anto mengatakan masih banyak yang harus dibenahi. PAUD sebenarnya adalah kewenangan desa, tetapi desa-desa belum sadar bahwa PAUD ini adalah kewenangan dan tanggung jawab mereka.

“Hampir tidak ada di SBD guru-guru PAUD yang mempunyai latar belakang pendidikan sebagai S-1 guru PAUD. Jika ada paling  1 atau 2 orang saja. Sedangkan salah satu persyaratan agar PAUD bisa mendapat dukungan dana dari luar sebagai PAUD penggerak, harus memiliki guru yang minimal S-1 PG PAUD” kata Anto Kila.

Dirinya mengatakan perlu ada perhatian dan intervensi dari Kabupaten, saat ini  sudah ada Gugus Tugas PAUD HI. Tinggal adanya kerjasama antara Gugus Tugas PAUD HI di kabupaten dengan desa dan OPD-OPD terkait untuk memberikan dukungan dan pelayanan bagi anak-anak usia dini.

Walaupun secara program SID sudah berakhir tahun 2022, Anto menegaskan komitmennya bahwa SID masih tetap ada di SBD. SID sudah berada dari tahun 2010 di SBD,  fokus kami  di PAUD, kemudian kita kembangkan lagi menjadi pengembangan anak usia dini Holistic Integrasi, artinya berkembang pada isu gizi,  kesehatan, isu perlindungan anak, kesejahteraan, pengasuhan, itu yang kami kerjakan sampai dengan saat ini.

Baca Juga :   YAPMAS DAN PEMDA ADALAH PARTNER DALAM PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

“SID belum berakhir, program ada siklusnya, kami ini khan lembaga local jadi akan tetap ada di SBD” kata Direktur SID ini menjelaskan.

Direktur Eksekutif SID, Anto Kila

Lebih lanjut Anto menjelaskan,  kita tidak bisa hanya menyelenggarakan PAUD tanpa memperhatikan mutunya, kita sementara membentuk anak-anak yang merupakan pondasi, salah kita ajar, kita bentuk di PAUD itu bisa beresiko untuk jangka panjang. PAUD harus diperhartikan secara serius khususnya oleh pemerintah desa.

“Melalui rapat koordinasi ini kami berharapa  gugus tugas PAUD yang ada sekarang perlu didorong supaya lebih efektif melakukan fungsi mereka, salah satunya adalah koordinasi, membangun jejaring  di kabupaten dengan lintas OPD atau lintas stakeholder untuk menggalang sumber daya yang ada demi mendukung kebutuhan PAUD selain melakukan advokasi kebijakan dan advokasi perubahan sosial” harapnya.

Untuk diketahui rapat koordniasi Gugus Tugas PAUD HI dihadiri dan dibuka oleh Ketua Gugus Tugas PAUD HI, Ny. Margaretha Tatki Wuryaningsih,  serta dihadiri oleh Direktur SID, anggota Gugus Tugas PAUD HI. Disepakati bersama untuk mendorong pemerintah desa memperhatikan PAUDnya masing-masing di desa, terus melakukan advokasi dengan Pemerintah Kabupaten, membangun kemitraan dengan pihak-pihak lain termasuk OPD-OPD terkait untuk mendukung pengembangan PAUD di SBD. *** (Octa/002-23).-