ADA APA DENGAN KPU NTT, KEPUTUSANNYA MERUGIKAN CALEG SE-DARATAN SUMBA

Suarajarmas.com – Keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi NTT dengan menetapkan beberapa rumah sakit yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan (Suket) Kesehatan Rohani dan Suket Bebas Narkoba bagi para Bacaleg Senin (17/4/23) di Kupang dinilai sangat merugikan bagi para Caleg se-daratan Sumba. Provinsi NTT adalah provinsi kepulauan, sudah seharusnya KPU mengambil kebijakan yang dapat mengakomodir semua Caleg di NTT.

Ketua Partai Perindo SBD, Yohanes Renier Kaka, S.Pd.,  merasa sangat kecewa dengan keputusan KPU tersebut, karena dinilai sangat merugikan para Bacaleg tingkat Kabupaten yang jumlahnya 35 orang tiap partai.

“Kami kecewa dengan  keputusan itu, karena menjadi pemborosan luar biasa bagi Partai Politik baik dari segi materi maupun waktu. Pemilu yang lalu pemeriksaannya di Waingapu Sumba Timur saja kami sudah keberatan” ungkapnya.

Yohanes Renier Kaka menjelaskan di SBD ada RSU Pratama Reda Bolo, Sumba Barat ada RSU Waikabubak, seharusnya kedua rumah sakit ini menjadi rumah sakit rujukan bagi pengurusan Suket Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Narkoba.

“Jika belum ada tenaga seharusnya KPU mengambil kebijakan mengirim tenaga-tenaga tersebut ke Sumba dan dilakukan pemeriksaan bagi ribuan caleg se-daratan Sumba” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PAN SBD, Syamsi P. Golo, ST., kebijakan KPU NTT ini akan sangat menyulitkan bagi para Bacaleg di Sumba, pihaknya sangat keberatan karena akan menjadi pemborosan bagi babcaleg.

“Yang lalu kita sudah usulkan ke KPU agar KPU mendatangkan physicolog ke Sumba, sehingga semua caleg dapat mengikuti pemeriksaan di Sumba, demikian juga dengan Suket Bebas Narkoba. Kami usulkan untuk turunkan tenaga medis di Sumba Barat, itu adalah daerah netral. Yang lalu saja kami sudah keberatan dilakukan pemeriksaan di Waingapu Sumba Timur” ujar Ketua PAN ini.

Baca Juga :   Pemda SBD Melalui Pokja AMPL Gandeng UNICEF dan YKMI Menggelar Pelatihan WASH-FIT

Syamsi menjelaskan KPU Pusat sudah berupaya melakukan kerjasama dengan para physicolog untuk diturunkan ke Sumba Barat, ini merupakan usulan resmi semua ketua partai pada KPU SBD.

Sementara itu Ketua Partai Gerindra SBD, Antoneta Kura menegaskan keputusan KPU Provinsi sangat merugikan bagi Partai Politik. Dirinya minta agar KPU NTT bertindak arif dan bijaksana. Dirinya minta dokter atau tenaga medis lainnya agar didatangkan di Sumba Barat, sehingga memudahkan para bacaleg  untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Kali ini kami semua sepakat agar KPU mendatangkan dokter atau physicolognya di Sumba Barat, daerah netral di daratan Sumba, di Waingapu saja kita sudah protes apalagi di Kupang” tuturnya.

Sekretaris Partai Nasdem SBD, Thomas Tagu Dedo juga menyatakan keberatannya dengan keputusan KPU NTT tersebut. Ia minta agar KPU mendekatkan pelayanan pada para Bacaleg tersebut sehingga tim periksa kesehatan rohani dan bebas narkoba agar diturunkan di Sumba.

“Ini bukan saja merugikan para caleg, tetapi bisa-bisa tidak ada caleg kabupaten yang mau pergi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Kupang, ini sangat merugikan partai politik, jadi saya berharap KPU NTT bertindak arif dan bijaksana dalam hal ini. Ada RSU Waikabubak dan RSU Pratama Reda Bolo di Sumba” jelasnya.

Untuk diketahui Keputusan KPU NTT pada Senin 17 April 2023 yang lalu terkait proses pengadaan Suket Kesehatan Jasmani  bisa oleh RS Pemerintah di tempat masing-masing, sedangkan untuk Kesehatan Rohani hanya bisa di  RSU WZ. Yohanes, RSJ Naimata Kupang, RS Hilers Maumere, RS di Nagekeo. Sedangkan untuk Suket Bebas Narkoba hanya bisa di BNN Prov, BNN Kota Kupang, BNN Belu & BNN Rote, RSU WZ Yohanis, RS Bayangkara, RSJ Naimata, Lap Kes Pemprov NTT. *** (Octa/002-23).-

 

Baca Juga :   Pilkada SBD Jangan Memecah belah hubungan persaudaraan