Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Waikabubak-SJ……… Yayasan Bahtera menggelar Dialog Kebijakan Tingkat Komunitas (Community Level Policy Dialog), Kamis (22/10/20) di Aula Panti Asuhan Alma Waikabubak provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihadiri oleh 10 sekolah dampingan, DPRD Sumba Barat, Pemda Sumba Barat dan awak media.
Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil Untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia (Pro-InQluEd) telah memasuki tahun ke-3, berbagai pendekatan, strategi dan kegiatan dilakukan diantaranya, pembentukan dan penguatan jaringan 10 komunitas Sekolah Dasar, pembentukan forum komunitas sekolah tingkat kabupaten, pendampingan, Riset Baseline dan Takola” ungkap Naomi Rambu Wada, Koordinator Program ProinQluEd kepada media ini.
Pemantauan dan riset Program Indonesia Pintar/PIP, Riset DAPODIK dan SPM, Komunitas sekolah sangat antusias untuk terus berupaya mendorong terjadinya pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Praktek baik yang sudah dilakukan tahun 2019 Komunitas 10 sekolah dampingan adalah: adanya transparansi anggaran sekolah dengan memajang melalui Baliho dan Papan Informasi Sekolah dan sesuai amanat dari kementrian pendidikan dan kementrian keuangan.
Naomi menjelaskan selama proses pendampingan pihak komunitas sekolah menemukan sejumlah persoalan yang perlu diupayakan untuk dicarikan solusi penyelesaian secara terbuka.
“Belum terbangunnya pemahaman secara baik tentang pentingnya pendidikan berkualitas dan inklusif serta belum semua informasi, sarana prasarana aksesibel bagi semua terutama anak difabel. Persoalan sarana prasarana yang belum mendukung, bangunan yang mengalami rusak ringan dan rusak berat, data DAPODIK yang masih belum terupdate dengan baik, anak yang rentan putus sekolah, ketersediaan sumber air, proses belajar yang tidak maksimal oleh karena pandemi Covid 19 dan sejumlah persoalan lainnya yang muncul di setiap komunitas sekolah” tuturnya.
Naomi menuturkan sejumlah persoalan atau masalah telah disampaikan kepada pemerintah daerah, DPRD tepatnya dibulan Februari 2020 melalui dialog kebijakan multi pihak oleh komunitas sekolah, hal ini belum dirasa cukup oleh Komunitas sekolah dan membutuhkan perhatian yang lebih serius oleh jaringan CSO dan pemerintah daerah. Dan juga perlu mendiskusikan secara khusus berkaitan dengan kendala atau tantangan serta strategi proses belajar mengajar dimasa pandemic Covid 19, dimana murid harus belajar mandiri dari rumah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, di sisi lain bahwa banyak orang tua siswa yang tidak bisa mendampingi anak-anaknya selama belajar dirumah oleh karena sumber daya yang kurang dan orang tua sendiri harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Guru harus berkunjung ke rumah-rumah siswa akan tetapi membutuhkan waktu dan bagi guru sendiri merasa bahwa kunjungan yang dilakukan kurang maksimal oleh karena tempat tinggal murid yang jauh.
“Hal semacam inilah yang menjadi persoalan utama yang di alami oleh para guru, orang tua siswa dan siswa sendiri” katanya.
Dengan melihat persoalan tersebut jaringan komunitas sekolah tingkat kabupaten yang telah terbentuk dan bertemu dengan pemerintah daerah yaitu dinas pendidikan, Bappeda, DPRD, keterwakilan komunitas sekolah secara bertahap telah melakukan pertemuan, Yayasan Bahtera bersama komunitas sekolah dan lembaga terkait lainnya perlu duduk bersama dan mendiskusikan secara baik untuk mendukung pendidikan sekolah dasar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif di Sumba Barat.
Anggota masyarakat dan anggota desa yang berpengaruh siap mendukung komunitas sekolah paralel dan menuntut transparansi manajemen sekolah, anggota masyarakat terbuka untuk memberikan informasi tentang anak-anak putus sekolah. **** (YB),-
