Peran BPJS Kesehatan dalam Penanganan Covid-19

by -49 views

Waikabubk-SJ…….. Penanganan pasien terpapar COVID-19 sempat menjadi polemic yang dihadapi oleh Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit non Rujukan. Masalah pembiayaan sempat membingungkan mayarakat yang sudah terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS).

Guna menjawab pertanyaan publik tentang peran BPJS Kesehatan dimasa pandemic COVID-19 saat ini, Kepala BPJS Cabang Sumba Barat, Eka Pristiwati Suryaningrum menjelaskan via WA pada media ini, Jumat (9/4/21) di Waikabubak Sumba Barat NTT.

Pemerintah menetapkan kasus Coronavirus Disease 2019  (COVID-19) sebagai wabah atau kejadian luar biasa (KLB). Berdasarkan penetapan status KLB tersebut, pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus corona dibebankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ini diperkuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya yang diteken Menteri Kesehatan pada 4 Februari 2020.

“Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi diktum kedua Kepmenkes tersebut Eka Prisitwati menjelaskan.

Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di rumah sakit. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus.

Alur pengajuan klaim COVID-19 dimulai dari rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan. 

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Setelah melakukan verifikasi BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.

BPJS Kesehatan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. Selanjutnya, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kementerian Kesehatan.

Jadi Tugas BPJS Kesehatan melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) untuk pembayaran dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. *** (Yunia/004-21),-