Yohanes Mone Menduga Ada Konspirasi Dibalik Penetapan Calon Kades Mere Kehe

by -437 views

Kodi-SJ……….. Masalah pengalaman kerja dari bakal calon kepala desa Mere Kehe Yohanes Mone meninggalkan tanda tanya cukup besar bagi dirinya, keluarga  maupun pendukung Yohanes Mone. Pasalnya dirinya yang sudah mengabdi di desa dan mendapat honor dari dana desa dengan SK Kepala Desa tidak diakodomir untuk mendapat skor dalam penilaian calon kepala desa Mere Kehe.

Yohanes Mone bakal calon kepala desa Mere Kehe yang merasa dirugikan

Dalam pasal 52 ayat 1 Perbup Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan kriteria penilaian berdasarkan pengalaman bertugas di organisasi pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia. Dalam pasal 52 ayat 2 menjelaskan  pengalaman bertugas di organisasi pemerintahan yang dimaksud adalah pengalaman kerja yang berkaitan dengan penatausahaan atau administrasi di organisasi pemerintahan baik di desa, kecamatan, daerah, propinsi dan pusat.

Yohanes Mone sudah pernah bertugas di desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) sebagai tenaga tim pengendali masalah di desa dengan SK Kepala Desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dan memperoleh gaji/honor dari dana desa. 

Yang menjadi pertanyaan Yohanes Mone adalah pengalaman kerjanya di desa tersebut tidak diakomodir oleh panitia pelaksana Pilkades Mere Kehe, sehingga dirinya tidak mendapat nilai skor atas SK yang dimilikinya.

Kepada media ini Jumat (11/6/21) sore di desa Mere Kehe dirinya menyampaikan keluhan bahwa pengertian Perbup No 12 Tahun 2021 pasal 2 yang tidak dipahami dengan benar oleh panitia desa sehingga merugikan dirinya.

“Kalau SK saya tidak masuk dalam kriteria penilaian, berarti kepala desa dan Plt desa yang mengeluarkan SK tidak sah, dan sudah pasti ada dana desa yang tidak masuk dalam APBDes. Berarti ada penyelewengan penggunaan dana desa. Lalu kenapa waktu mereka diperiksa tidak ada temuan padahal mereka membayar tidak sesuai penganggarannya/nomenklator, dan ini sudah dilakukan berulang-ulang kenapa tidak diluruskan” tambah Yohanis.

Dirinya menambahkan sudah berkonsultasi dengan Asisten I Sekda SBD dan hasilnya diminta untuk membawa SK sebagai tenaga yang pernah bekerja di desa. Atas kesalahan pengetikan SK oleh operator desa telah dilakukan klarifikasi oleh kepala desa . Dan sesuai Perbup pasal 52 ayat 6, sayalengkapi dengan surat keterangan yang telah disesuaikan dengan nomenklatur, namun panitia tidak menerima surat keterangan.

“Setelah semuanya saya lengkapi dan perbaiki tetapi oleh panitia desa tidak diberi skor, ada apa ini?? Kenapa saya dilempar seprti bola, ini pembodohan namanya” katanya.

Sementara itu anggota panitia Christian Hadi yang ditemui media di rumahnya mengakui bahwa Yohanes Mone adalah tenaga tim penanggulangan masalah desa Mere Kehe yang mendapat SK dari Kepala Desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

“Tim ini dibentuk oleh pemerintah desa dengan SK Kepala Desa untuk membantu mengurus masalah-masalah yang ada di desa sehingga tidak harus naik ketingkat kecamatan atau kepolisian. Mereka mendapat SK dan mendapat honor dari dana desa” ungkapnya.

Christian Hadi (kanan) anggota Panitia Pilkades sekaligus operator desa Mere Kehe dan Yohens Kura sekretaris panitia pilkades (kedua dari kanan)

Lebih lanjut Christian juga menjelaskan dirinya adalah tenaga operator desa Mere Kehe yang membuat SK untuk Yohanes Mone, dan sempat membuat kesalahan dalam pengetikan yang menjadi pertanyaan tim kabupaten.

“Karena tidak adanya pendokumentasian yang baik di desa, sehingga waktu Yohanes Mone minta copian SK, kami buatkan yang baru, dan saya akui saya sempat salah ketik tahun pembuatannya. Itu tidak berarti ada unsun untuk merugikan pak Yohanes, murni karena kesalahan saya” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua Panitia Pilkades Mere Kehe Lodowyk Bulu yang mengakui bahwa Yohanes Mone tim penanggulangan masalah desa Mere Kehe yang resmi dan mendapat SK untuk membantu Pemerintah Desa.

Ketua Panitia Pilkades Lodwyk Lendu (kanan) dan Sekretirs Yohanes Kura

“Yohanes Mone dengan saya sama-sama tim penanggulangan masalah desa Mere Kehe sejak 2015 sampai 2018 mendapat SK dari kepala desa defenitif, sedangkan 2019 dan 2020 mendapat SK dari Plt. Kepala Desa. Jadi ada 3 SK yang beliau kantongi” tuturnya.

Ketika ditanyakan mengapa SK dari pemerintah desa tersebut tidak masuk dalam skor penilaian calon kepala desa, Lodowyk menjelaskan hal tersebut merupakan masukan dari panitia tingkat kabupaten yang diputuskan pada tanggal 31 Mei 2021.

“Kami selaku panitia desa selalu konsultasi jika ada hal yang kurang jelas tentang Perbup. Dan hasilnya disepakati pada 31 Mei bahwa tim penanggulangan masalah tidak termasuk SK yang mendapat skor dalam penilain bakal calon kepala desa” tambahnya.

Lodowyk menambahkan karena pihaknya merasa ragu dengan kebijakan tersebut, maka pihaknya minta untuk dibuatkan notulensi sebagai bukti dalam menentukan skor, karena pihaknya hanya mendapat Bimtek Perbup satu hari sehingga ada beberapa hal yang masih belum begitu dipahaminya.

Sebelumnya suarajarmas sempat menngkonfirmasikan pada Asisten I Christofel Horo  yang menjelaskan bahwa SK Tahun 2015-2018 tersebut bahwa di diktum belakangnya itu tentang pemberlakuan SK mulai Juni 2021. Malah setelah SK diperbaiki dan dipecah menimbulkan kecurigaan publik, dan setelah ditelusuri dalam dokumen APBDes tidak cocok dengan nomenklator pengendali desa. *** (Octa/))002-21).-