TINGGI KASUS STUNTING DI DESA KENDU WELA

(ki ke ka) Kabid Pemerintahan & Sosial Budaya Bapelitbang, Edi Nganggo, Kades Kendu Wela Elisabeth, Kabid PMD Hermanus R. Holo, Tim PKK SBD Magdalena Koni

Kodi-SJ…………..Masalah stunting merupakan masalah yang sangat serius baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling rendah yaitu desa.  Untuk mendukung program 7 Jembatan Emas dan mendukung 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) periode 2019-2024, tim pencegahan stunting yang tergabung dalam Dinas PMD, Bapeda, Dinas Kesahatan, Puskesmas dan desa sendiri melakukan kegiatan Orientasi Konvergensi Penanganan Stunting Desa dan Strategi komunikasi perubahan perilaku kabupaten SBD.

Berlangsung Desa Kendu wela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten SBD Rabu (11/12/19)  dilaksanakan penyuluhan dan pembinaan stunting secara keroyokan karena desa kendu Wela merupakan kasus tertinggi stunting dengan 91 kasus.

Kepala Desa Kendu Wela Elisabet mengatakan masalah stunting di desa Kendu Wela merupakan masalah yang sangat luar biasa karena jumlahnya yang sangat besar dengan 91 kasus. Maraknya stunting dengan jumlah yang sangat besar karena indikator kelahiran bayi di desa Kendu Wela sangat tinggi.

“Bayangkan saja anak 1 satu belum sampe 1 tahun sudah ada adiknya lagi. Kader Posyandu sudah mensosialisasikan KB namun tidak di indahkan oleh ibu-ibu. Bahkan suaminya menyuruh istri jangan ikut KB dengan alasan nanti istrinya selingkuh dan keturunannya berkurang”  candanya yang disambut tepuk tangan seluruh peserta yang hadir.

Lebih lanjut Elisabet mengatakan masalah stunting adalah masalah kita bersama. Dirinya  mengajak semua elemen masyarakat untuk bergandengan tangan, berkerja sama mencegah kasus stunting yang tinggi di desa Kendu Wela.

“Saya berharap para dinas terkait memotivasi dan mendorong kami dalam pencegahan Stunting” tuturnya lagi.

Baca Juga :   Pertemuan Lintas Sektor dan Program Konvergensi Publikasi Data Stunting

Pembawa materi dari  Tim PKK SBD,  Magdalena Koni, A.Md mengatakan menurut Nawacita ke 5 Pemerintah Indonesia menjelaskan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia didalamnya memuat Program Indonesia Sehat,  paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

“Kita akan fokuskan pada penurunan AKI dan AKN, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, penurunan prebalensi kesehatan, eliminasi tuberklosis, peningkatan cakupan dan mutu Imunisasi. Peran PKK dalam Bidang Kesehatan adalah sebagai agen perubahan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya” ujarnya.

Lebih lanjut Lena menjelaskan  peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan peningkatan upaya promotif dan  preventif didukung oleh inovasi dan pemanfatan teknologi peran PKK dalam bidang kesehatan sebagai agen perubahan masyarakat.

Kabid Pemerintahan dan Sosbud Bappelitbangda Edi Nganggo mengatakan perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik langsung maupun tidak langsung) salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. Prinsip dasar agar partisipatif pembangunan berjalan lancar adanya saling percaya, kesetaraan, nyata, demokrasi dan taat asas dalam berpikir.

Lebih lanjut Edi Nganggo mengatakan dalam perencanaan pembangunan hatus melibatkan semua unsur, terlebih kaum perempuan dan difabel.

“Karena mungkin ada yang mereka suarakan yang selama ini tidak kita hiraukan. Penyusunan perencanan pembangunan desa harus berdasarkan data dan informasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Disusun berdasarkan kenyataan yang ada di desa, baik itu masalah maupun potensi yang ada di desa” katanya.

Sementaa itu kabid PMD Hermanus R.Holo, S.Sos mengatakan PMD menfasilitasi dan mendukung semua program yang dicanangkan oleh desa dan mendorong agar benar-benar memperhatikan stunting. Dalam APBDES desa harus memprogramkan dan mengalokasikan anggaran  untuk pencegahan Stunting,  sehingga angka stunting dari desa Kendu Wela dari tahun ke tahun bisa menurun jangan makin bertambah lagi.

Baca Juga :   Wakil Bupati Sumba Tengah Jadi Inrup HKN Ke 56

Pantuan Media kegiatan ini mendapat respon yang baik dari peserta. Partisipasi dari kader posyandu dan aparat desa sangat antusias. Karena seluruh aparat desa dan kader posyandu hadir semua dan terlibat serius di sesi diskusi karena semua peserta berpatisipasi dalam bertanya terkait pencegahan Stunting.

Liputan: Emil Buga,-