Sukseskan Pemilu 2024, KPU Sumba Tengah Gelar Rapat Koordinasi

Waibakul–SJ…………  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Tengah gelar Rapat koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta Pemilu 2024, Kamis (6/10/2022) bertempat di aula kantor Kecamatan Katikutana.

Dalam Pantauan Media kegiatan yang digelar kali ini menghadirkan ketua partai politik bersama admin Sipol Parpol masing-masing, para Camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, LSM,TNI-Polri dan Insan Pers,KPU bersama Bawaslu Sumba Tengah,Dukcapil Sumba Tengah sebagai Narasumber dalam rapat koordinasi.

Ketua KPU Sumba Tengah, Lucia N.M. Piranyawa., yang membuka Rapat Koordinasi ini berharap partai politik mempedomani regulasi terbaru KPU dalam kerja-kerja Parpol kedepan. Sudah ada perubahan regulasi terkait pedoman teknis pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi faktual yang menjadi acuan kerja KPU, dimana sudah ada keputusan KPU nomor 384 tahun 2022 tentang perubahan ke-4 atas keputusan KPU nomor 260 tahun 2022 yang terbit tanggal 23 September 2022.

“Untuk Parpol sendiri sudah ada keputusan 383 tahun 2022, jadi bisa didownload untuk dipedomani dalam kerja-kerja kedepan” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan ketua KPU, saat ini kita berada dalam masa verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan parpol sejak 3 Oktober s/d 10 Oktober. Jadi bapak ibu masih ada kesempatan untuk perbaikan dan kami harap agar hal ini ditindaklanjuti.

KPU juga masih harus menindak lanjuti kegandaan, karena masih ditemukan dalam Sipol yang diturunkan ke KPU Sumba Tengah itu ada anggota yang ganda antar partai (ganda eksternal) sehingga kami perlu lakukan klarifikasi secara langsung di  kantor KPU. Sesuai jadwalnya sejak 8 s/d 9 Oktober.

“Kami akan berkoordinasi terus untuk menyampaikan siapa saja yang bapak ibu harus hadirkan di kantor KPU untuk mengikuti proses klarifikasi kegandaan anggota” Ungkap Ketua KPU Sumba Tengah” tutur ketua KPU.

Baca Juga :   Paket Damai Utamakan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dipantau oleh media ini, hari pertama peserta mendapatkan  materi Pelayanan administrasi Kependudukan yang di bawahkan oleh kadis Dukcapil Sumba Tengah Bapak Franky Umbu Habil Hudang ,SE,M.Si., Selanjutnya Materi Pengawasan Verifikasi Partai politik Peserta pemilih 2024 oleh Bawaslu Sumba Tengah ibu Ir.E.Rambu Tawunga,dan Materi pengawasan internal oleh Meriana Ludji.

Rapat Koordinasi yang akan berlangsung selama 2 hari, Kamis 06 sampai dengan Jumat 7/10/2022 yang menyajikan beragam materi berkaitan dengan persiapan pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, pelayanan administrasi kependudukan, pemutakiran data pemilih, hingga pengawasan.

Sesuai agenda kerja KPU Sumba Tengah sepanjang Oktober 2022, terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan mulai dari Verifikasi administrasi perbaikan (1 s/d 10 Oktober) mencakup tindak lanjut Parpol terhadap status Belum Memenuhi Syarat (BMS), klarifikasi KPU terhadap hasil tindak lanjut parpol, hingga rekap hasil verifikasi administrasi perbaikan.

Kemudian KPU Sumba Tengah juga akan melakukan perekrutan tenaga verifikasi faktual (11 s/d 14 Oktober) dilanjutkan dengan pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022 mencakupi kepengurusan, keanggotaan dan sekretariat parpol.

Ir. E. Rambu Tawunga, dari Bawaslu Sumba Tengah,  sebagai pemateri Pengawasan Verifikasi Partai Politik Pesrta Pemilu 2024,  mengharapkan Partai politik di Sumba Tengah menyiapkan diri secara baik dalam pelaksanaan verifikasi faktual (verfak) kepengurusan parpol.

Menurut Rambu Tawunga, terdapat 3 hal dalam pelaksanaan verfak nantinya yakni keanggotaan, kepengurusan parpol termasuk keterwakilan perempuan minimal 30% pada susunan pengurus, serta domisili kantor tetap.

Sementara itu dalam sesi dialog, peserta kegiatan berharap data wajib pimilih terus diupdate KPU bersama dinas Dukcapil, serta perlu antisipasi penyalahgunaan identitas warga yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terlibat dalam pemberian hak suara.

“Harapan kita juga setiap laporan pengaduan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti Bawaslu sehingga asas demokrasi berkeadilan terwujud” ujar mereka. *** (Marten/007-22),-