RTRW, DASAR PEMBANGUNAN BERBASIS PERENCANAAN

Tambolaka-SJ………. Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) adalah kabupaten yang mekar dari kabupaten Sumba Barat 12 tahun yang lalu. Sebagai kabupaten baru, jika dikelola dengan baik dan tata pembangunannya, maka bukanlah hal yang mustahil jika SBD bisa mewujudkan impiannya menjadi loda wee maringi, pada wee malala.

Kepala BPN-SBD, Ridonsius Djula, S.ST

Keberhasilan dari pembangunan sebuah daerah tidak terlepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten); rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.  

Melihat pentingnya penataan RTRW bagi SBD Kepala Kantor Pertanahan kabupaten SBD,  Ridonsius Djula, S.ST kepada suarajarmas.com dalam bincang-bincangnya mengatakan untuk penataan kota, RTRW menjadi landasan atau dasar Pemda melakukan perencanaan dalam pembangunan.

Ridonsius yang ditemui media diruang kerjanya Selasa (20/10/20) mengatakan dirinya melihat SBD mempunyai masa depan yang bagus apabila semua pihak mendukung program 7 Jembatan Emas Pemda saat ini. Untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan, keserasian dan terwujudnya tata ruang kota yang berkualitas,  RTRW  yang keluar dengan Perda No.  2 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten SBD sebagai hasil revisi dari Perda No. 15 tahun 2019 dijadikan sebagai landasan pemanfaatan ruang.

“Struktur ruang dan pola ruang secara tekhnis RTRW masih bersifat Global. Setelah direvisi Perda mestinya kita harus menyusun lagi rencana detail tata ruang kota. Untuk rencana tata ruang kota tidak bisa satu kali” ungkapnya.

Baca Juga :   ​Jago Merah Mengamuk di Kodi Utara

Dirinya juga berharap untuk penyusunan RDTR ini menjadi hal yang mutlak yang harus dilakukan mumpung kita punya ruang atau kawasan pesisir ini belum terbangun secara komperhensif atau menyeluruh.

“Supaya jangan terjadi tumpang tindih  dikemudian hari,  sarana regulasi ini harus disiapkan, Pemerintah  harus siapkan. Pemerintah harus mendorong agar pembagunan di kawasan pesisir harus dibangun, mulai dari akses jalan, listrik dan air” tutur Ridon menjelaskan.

Katanya lagi, kalau kita lihat seluruh tanah di Sumba maupun SBD adalah tanah Negara yang yang dikuasi masyarakat. Terkait tanah suku/ulayat kita akan berbentur pada aturan. Undang-undang Pokok Agraria (UPA) sendiri mengatur sepanjang masih ada tanah ulayat atau suku apakah mereka ada struktur hukumnya ?.

“Ada kerinduan untuk kita duduk bersama para tokoh yang duduk dirumah-rumah besar atau kampung adat, seluruh suku yang ada di SBD kita sharing, berbicara dari hati kehati terkait persoalan tanah yang saling mengklaim” tuturnya menjelaskan.

Rido menjelaskan setiap pembangunan berbasis ruang,  semua pembangunan membutuhkan biaya dan waktu. Tidak ada pembagunan yang langsung selesai dalam tempo waktu 1 tahun secara berkala. Syarat paling utama adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Ketika kita sudah punya RDTR ini yang akan menjadi dasar untuk semua pembangunan. Tanpa ada landasan atau tolak ukur pada regulasi pembangunan kita hanya berbasis anggaran tidak berbasis perencanaan” ungkapnya menjelaskan.

Rido juga berharap sesuai dengan Nawacita bapak Presiden Indonesia Joko Widodo Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  (PTSL) dengan mengukur satu desa atau wilayah semuanya harus terukur,  tujuannya supaya kita punya data yang lengkap. Ini juga menjadi dasar untuk pemuktahiran data PBB. Untuk meyokong terkait dengan pembangunan parawisata,  saya lebih berharap bagaimana kita mengatur ruang sehingga pembangunan yang dibangun oleh Pemda  secara berkala semua sudah bisa terukur.

Baca Juga :   Seldi Berek Ditahan Polres Malaka, Ketua Fraksi PDIP Malaka Angkat Bicara

Untuk mewujudkan itu Rido mengatakan pendaftaran tanah bukan hanya BPN tapi Desa juga harus melakukan pendaftaran tanah.

“Pendaftaran tanah untuk memberikan pengakuan kepemilikan kepada Negara terkait legalitas hukumnya” pungkasnya. *** (002/SJ/20),-