RAPAT KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN NTT

Tambolaka – SJ………………. Dinas Pekerjaan Umun dan  Penataaan  Ruang Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan bidang bina  marga di aula hotel Sinar Tambolaka Kamis,(04/10/2018).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Markus Dairo Talu,SH dihadiri oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, kepala Bappeda kabupaten, dan pimpinan SKPD lingkup pemerintah se-daratan Sumba, Alor, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Kota Kupang.

Bupati SBD Markus Dairo Talu,  SH dalam sambutanya mengatakan bahwa jembatan dengan DAK penugasan adalah bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah dalam pembangunan insfrastruktur di propinsi NTT.

“Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas perhatian dinas pekerjaan umum dan penataan ruang propinsi NTT yang telah menyelenggarakan kegiatan yang bermartabat ini. Kegiatan semacam ini sangat baik dilaksanakan sebagai wujud dukungan dan perhatian kita terhadap pembangunan dipropinsi NTT” ucapnnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa salah satu perwujudtan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dimana kepala daerah diserahkan urusan tentang tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri demi kepentingan masyarakat yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bupati MDT saat membuka kegiatan Rakor di aula Hotel Sinar Tambolaka Sumba Barat Daya

“Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untik manajemen pembangunan akan menjadi lebih lincah, akurat dan tepat. Salah satu bentuk hubungan keuangan pusat dan daerah yaitu melalui DAK dimana dana yang bersumber untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan preoritas nasional, sehingga dapat membantu mengurangi beban biaya  kegaiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah” lanjutnya.

Baca Juga :   Gereja Harus Bentengi NKRI Dari Ancaman Idiologi Lain

Terakhir Bupati  juga mengatakan bahwa pelaksanaan DAK itu sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dan tidak termasuk penyertaan modal sesuai yang diamanatkan dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal 108 ayat 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunann nasional.

“Saya harapkan kegiatan Rakor seperti ini sering dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum melalui koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antara kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten” Ucap bupati mengakhiri sambutanya.

Sementara itu Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang propinsi NTT Ir. Andreas W. Koreh, MT dalam pemaparan materinya  mengatakan bahwa provinsi NTT mendapatkan DAK dari pusat senilai Rp 23,9 miliar. DAK tersebut nantinya akan digunakan untuk mengerjakan tiga paket proyek di daratan Timor, Sumba  dan Flores.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di pulau Timor dana DAK dialokasikan untuk pengerjaan peningkatan ruas jalan paket Oelamasi-Barate-Manubelon-Naikliu sepanjang 2,1 km dengan nilai kontrak Rp.7.532.946.000. Di pulau Flores dialokasikan untuk pengerjaan peningkatan ruas jalan paket Wailebe-Boniona-Waiwerang, Flores Timur sepanjang 2 km dengan nilai kontrak Rp.7.356.048.000. Sedangkan di pulau Sumba dialokasikan untuk pengerjaan peningkatan ruas jalan paket Gaura-Bondo Kodi, SBD sepanjang 2 km dengan nilai kontrak Rp.7.373.091.000

Sesuai petunjuk teknis kata Andre, dari masing-masing wilayah yang mendapatkan pekerjaan menggunakan DAK harus dilakukan rapat koordinasi (Rakor). ”Karena itulah hari ini di laksanakan Rakor di SDB” jelas Andre (JNL)-