Rangkap Jabatan Penyebab Kisruh Pilkades Mere Kehe

Tambolaka-SJ………… Aksi damai yang dilakukan oleh bakal calon Yohanes Mone dan masyarakat pendukungnya di desa Mere Kehe kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Nusa Tenggara Timur Rabu (9/6/2021) mendapat tanggapan dari Assisten I Sekda SBD, Christofel Horo, SH.

Chris Horo yang dihubungi media via telepon oleh awak media  Kamis (10/6/21) mengatakan  hal tersebut adalah wajar. Baginya itu membuktikan bahwa demokrasi itu hadir di wilayah itu namun bukan berarti Panitia Kabupaten mengintervensi pekerjaan maupun keputusan yang dilakukan panitia di desa.

Dikatakannya, bahwa segala persoalan yang sebelumnya dikeluhkan salah satu bakal calon atas nama Yohanes Mone sedianya sudah clear karena secara de facto dia diakui sebagai bagian dari Tim Pengendali Keamanan di Desa tapi secara de jure hal itu tidak bisa dibuktikan karena SK kepala desa yang dikeluarkan desa memilki kop yang berbeda dengan tanda tangan surat di bagian akhirnya.

“SK itu tahun 2015-2018. Tapi di diktum belakangnya itu tentang pemberlakuan SK itu mulai berlaku Juni 2021. Dari naskahnya saja itu kan sudah salah tapi kan itu ranah desa putuskan saja. SK ini sangat beresiko. Dan SK ini terkesan mendadak” ujar Chris Horo.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan kalau permasalahan ini dibuktikan kan bisa kacau kita. Ini yang saya sampaikan saat itu. Tapi kembali saya sampaikan lagi itu semua kembali ke panitia karena kami hanya beri wawasan saja. Akhirnya besok mereka telpon lagi bilang SK sudah diperbaiki,  saya bilang iya boleh,  tetapi kembali ke pembuktian. Kami tidak bilang ini SK tidak sah. Silahkan dipakai dan diukur oleh Panitia Desa termasuk orang yang mendengar, melihat SK ini dan Kepala desa harus siap jika sewaktu-waktu diminta bertanggung jawab.

Baca Juga :   PID DIHARAPKAN MEMBAWA PERUBAHAN DI DESA

Keesokan harinya, SK itu kemudian diubah lagi dengan pecahan tahun per tahun dimulai dari tahun 2015 hingga 2021. Hal ini sebutnya menimbulkan kecurigaan publik dan tentu akan merugikan pihaknya sendiri. Apalagi saat penelusuran dokumen APBDes tidak cocok dengan nomenklatur dengan SK. Tidak ada nomenklatur pengendali desa.

“Nah itu kan kita hanya cross check saja tata naskah tapi yang berkepentingan soal ini kan panitia di desa. Dialah yang berhak memutuskan sesuai dengan aturan Perbup. Kalau demo di kabupaten iya kita catat saja. Kalau substansi demo itu kita petakan dia masuk dalam pembuktian maka itu sudah masuk ranah pidana dan kami tidak punya hak lagi soal itu. Silahkan demo itu hak demokrasi yang kami minta cuma satu kalau demo dengan cara damai maka harus berakhir dengan cara damai pula,”katanya.

Menanggapi komentar dari Ass 1, salah satu pendukung bakal calon kepala desa Mere Kehe Adam Mone, SE menjelaskan SK sesungguhnya sudah diklarifikasi oleh mantan Kepala Desa saat itu. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan kepala desa dan operator.

“Saya menduga karena tidak punya file (arsip) jadi diketik baru lagi ketika diminta copyan oleh bacakades.  Sehingga ketika diketik baru SK itu lupa diedit, atau bisa juga operatornya sengaja ketik salah untuk menjegal Yohanis Mone, karena dia menjadi pendukung salah satu calon dan juga dia sebagai panitia pemilihan kepdes Mera Kehe “ jelasnya.

Adam Mone merasa aneh dokumen SK dibuat oleh salah satu panitia pemilihan (operator desa),  yang terima dokumen calon juga orang/panitia yang sama,  yang verifikasi juga orang/panitia yang sama.

Adam menjelaskan Cakades karena  benar-benar  kerja jadi datang ke mantan kepdes dan Plt. Desa Mera Kehe untuk minta copy/arsip SK oleh operator desa yang juga sebagai panitia pemilihan diberikan SK yang salah ketik tahun. Kalau ditelusuri sepertinya sudah ada scenario dari awal untuk menjegal bakal calon Yohanis Mone oleh panitia tingkat desa, kami menduga ada unsur nepotisme dalam kepanitiaan. Kami menjelaskan ini agar jangan nanti terbangun opini di masyarakat seolah-olah cakades gunakan SK palsu

Baca Juga :   Desa Weenamba Kecewa dengan Mantan Camat

“Kalau terkait ada SK yang dipecah-pecah sesungguhnya tida ada yang dipecah-pecah, dari awal memang ada 4 SK yakni SK mantan Kepdes defnitif tahun 2015-2018, SK Plt. Tahun 2019, SK Plt, 2020 dan SK Plt, 2021” pungkasnya. ***(Octa/002/21).-