PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL

Pujiono, SH.MM., saat membawakan materi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan pekerja migran Indonesia di aula hotel Sumba Sejahtra SBD

Tambolaka-SJ…….. Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting dimana orang-orang Indonesia khususnya Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) banyak pekerja migrannya yang tidak diketahui indentitasnya karena tidak mengikuti prosedur yang ada. Melalui sosalisasi yang diadakan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), masyarakat diharapkan agar benar-benar mengikuti prosedur-prosedur yang diterapkan oleh Pemerintah setempat terlebih khusus Dinas Nakertrans Kabupaten Sumba Barat Daya. Demikian disampaikan oleh Kasubdit Sosialisasi BNP2TKI Pujiono, SH, MH., dalam kegiatan sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di aula hotel Sumba Sejahtera Jumat, 19 Juli 2019 Tambolaka SBD.

Dalam pemaparan materinya Pujiono mengatakan penyebab adanya PMI non prosedural dikarenakan pekerja Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya,  rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, tingginya tingkat kemiskinan, terbatasnya akses informasi/kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan pelindungan PMI, bujuk rayu dan janji manis memperoleh gaji tinggi dengan proses praktis, salah persepsi memaknai PMI dan oknum yang melibatkan keluarga.

“Faktor ekonomi dan rendahnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan tenaga kerja Indonesia khususnya di SBD  sangat banyak yang ke luar negeri, tetapi yang menjadi permasahan mereka tidak memalui aturan-aturan yang berlaku, sehingga tenaga kerja NTT kebanyakan yang meninggal tanpa diketahui Indentitasnya dan banyak yang tidak pulang karena tidak tahu asalnya” ungkapnya.

PMI non prosedural menurut Pujiono adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur penempatan PMI yang benar, antara lain Memalsukan dokumen dan memanipulasi data diri Calon PMI, Dokumen tidak lengkap, Mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum kelompok atau perorangan.

Baca Juga :   Kades Nabutaek Sambung Hidup Elisabet Penderita Kanker Payudara

Pujiono menegaskan ini menjadi tugas kita bersama baik dari pekerja Indonesia, Pemerintah Daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, LSM untuk saling bersama-sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan melalui forum dialog dengan Stake Holder /Pemangku Kepentingan setempat, menggunakan Media Cetak, Electronik, Online; mengadakan penyuluhan teknis terhadap masyarakat mengenai menjadi PMI Prosedural didampingi tim ahli : BNP2TKI, BP3TKI /LP3TKI/P4TKI/ LTSP, P3MI, ahli hukum, psikolog, serta perwakilan PMI sukses dan yang bermasalah sebagai contoh riil, membangun kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mendukung upaya pencegahan PMI non prosedural.

“NTT ini pendidikannya sangat minim dan lapangan kerjanya kurang jadi kebanyakan pekerja yang keluar Negeri seperti Malaysia, Singapura dan lain-lain, jadi untuk mengatasi permasalahan ini di harapkan Pemerintah daerah terlebih khusus Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten SBD benar-benar menjalankan aturan yang berlaku bagi pekerja yang tidak lengkap Identitasnya” tuturnya.

Pantauan media kegiatan sosialisasi yang dibuka oleh Assisten 3 SBD, Bernardus Bulu, SH dan dihadiri oleh pejabat-pejabat pemda SBD, LSM, Mahasiswa, Siswa-siswi SMA/SMK, tokoh masyarakat, tokoh agama dan OMS ini mendapat respon yang baik dan peserta sangat antusias dalam melakukan dialog . (SJ-Noflin),-

Paling Dicari: