PADMA INDONESIA DUKUNG BAWASLU RI

Jakarta-SJ……..  Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA) menyatakan sangat mendukung Putusan BAWASLU RI yang merekomendasikan untuk diskualifikasi 6 Cabup salah satunya Cabup Pegunungan Bintang Petahana yang terbukti pertama, melakukan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Bansos Covid 19 dan lainnya melanggar pasal 71 ayat 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2006. Kedua, terbukti telah melanggar Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada tentang Larangan Mutasi Jabatan 6 bulan sebelum penetapan Calon Tanpa Izin.

Berdasarkan Rekomendasi BAWASLU RI seharusnya KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Pegunungan  segera mendiskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang. Selain itu, KPK RI juga segera tindak lanjuti rekomendasi Bawaslu RI  terkait penyalahgunaan kekuasaan terkait anggaran APBN dan APBD terindikasi kuat Tindak Pidana Korupsi.

“Terpanggil untuk selamatkan Pegunungan Bintang dari Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dengan menghalalkan segala cara maka kami dari Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA dan KOMPAK INDONESIA mendukung total BAWASLU RI mendesak KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Pegunungan Bintang untuk segera diskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang” ungkap direktur PADMA Indonesia sekaligus ketua KOMPAk Indonesia Gabriel Goa di Jakarta, Kamis (29/10/20).

Lebih lanjut Gabriel Goa mendesak DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk mencopot dan menindak tegas KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Pegunungan Bintang yang tidak merealisasikan Rekomendasi Bawaslu RI untuk diskualifikasi Cabup Petahana Pegunungan Bintang.

Dirinya juga mendesak KPK RI segera tangkap dan Proses Hukum Cabup Petahana Pegunungan Bintang yang diduga kuat melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan terkait APBN dan APBD yang terindikasi kuat Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :   DEKLARASI DAMAI PILKADES SERENTAK KOTA TAMBOLAKA DAN LOURA

Dalam kesempatan itu Gabriel juga berharap penyelenggara Pilkada serentak di seluruh Indonesia untuk tegas dalam menjalankan undang-undang Pilkada  yang sudah ditetapkan demi terwujudnya pesta demokrasi yang bersih, jujur dan berintegritas  di Indonesia.  ** (015/SJ),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.