Kuasa Hukum Seldi, Tolak Jawaban Polres Malaka

Atambua-SJ…… Sidang praperadilan hari ketiga kasuss jurnalis Seldy Berek lawan Polres Malaka yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Atambua, Jumat (12/6/2929) memasuki agenda pembacaan replik dari pihak pemohon (Seldi Berek).

Dalam sidang tersebut kuasa hukum Seldi Berek menolak jawaban Polres Malaka, pembacaan replik ini merupakan tanggapan atas jawaban termohon (Polres Malaka) pada sidang kedua praperadilan kemarin. Berikut kutipan replik dari pihak pemohon, yang diperoleh dari tim kuasa hukum Seldy.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2020 bertindak sebagai Penasihat Hukum dari OKTAVIANUS SELDI ULU BERE, swasta, beralamat di Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/10/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/17/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020.

Sehubungan dengan Jawaban Termohon yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, 11 Juni 2020, kuasa hukum Pemohon menyampaikan Replik sebagai berikut :

  1. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  2. Menyatakan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/10/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/17/V/2020/Reskrim, tanggal 11 Mei 2020;
  3. Menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) buah Handphone A3s warna merah dengan pelindung warna hitam dan 1 buah simcard nomor 082330759902 milik Pemohon;
  4. Segala perintah Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang sifatnya merugikan Pemohon adalah tidak sah;
  5. Menghukum Termohon menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemohon di media elektronik, cetak, maupun media online baik lokal maupun nasional. *** (Viki),-
Baca Juga :   Kembali Tim Gabungan Polres Sumba Barat Amankan 3 (tiga) Orang Pelaku Curat dan Curnak di Tiga Tempat Berbeda

Leave a Reply

Your email address will not be published.