Kepala ATR/BPN Akan Batalkan Penerbitan Sertifikat Tanah di Hairuaka

Waingapu-SJ……… Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lumbu Manggit bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Waingapu menemui kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sumba Timur di ruang kerjanya,  Senin  (11/05/20),  sekaligus menyerahkan berita acara penolakan penerbitan sertifikat tanah di pesisir pantai Hairuaka sebanyak 19 kapling.

Sekretaris BPD Lumbu Manggit, Simon Ngguli Nggading yang juga inisiator menjelaskan hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD Lumbu Manggit tanggal 09 Mei 2020 kepada kepala ATR/BPN Sumba Timur,  bahwa hasil kesepakatan yang hadir menyatakan menolak untuk diterbitkan sertifikat sebanyak 19 kapling di pesisir pantai Hairuaka.

“Kami menanggapi surat yang masuk dari masyarakat bahwa ada pengukuran tanah secara sepihak sebanyak 19 kapling di pesisir pantai Hairuka, sehingga kami BPD Lumbu Manggita menginisiasi melalui musyawarah yang melibatkan semua elemen masyarakat diantaranya camat Wulla Waijilu, Polsek Wulla Waijilu, Danposramil, Pjs  Desa dan aparat Desa Lumbu Manggit, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda se-Lumbu Manggit dan perwakilan tokoh masyarakat dari setiap desa di Kecamatan Wulla Waijilu” jelasnya.

Kepala ATR/BPN Waingapu Eksam Sodak, S.SIt, M.Si (kiri) saat menemui ketua GMNI Waingapu dan Sekretraris BPD Lumbu Manggit (kanan) di ruang kerjanya.

Simon melanjutkan, dalam musyawarah tersebut semua peserta yang hadir menyatakan menolak untuk diterbitkan sertifikat sebanyak 19 kapling di pesisir pantai Hairuaka yang dinyatakan melalui berita acara penolakan. Karena pantai tersebut adalah tempat masyarakat mencari hidup dan asset bagi desa Lumbu Manggit dan Kecamatan Wulla Waijilu pada khususnya” ungkap salah satu Inisiator tersebut.

Eksam Sodak, S.SIt, M.Si Kepala ATR/BPN Sumba Timur mengatakan, pihaknya akan membatalkan penerbitan sertifikat tanah sebanyak 19 kapling  di pesisir pantai Hairuaka yang menjadi persoalan ditingkat masyarakat.

Baca Juga :   Lurah Kampung Baru Pimpin Kerja Bakti Bersihkan Lingkungan Sekitarnya

“Jika sudah menjadi kesepakatan bersama dan  wilayah tersebut bermasalah ditingkat masyarakat, bagi saya untuk 19 kapling itu dibatalkan. Apalgi banyak peraturan terkait wilayah pesisir yang kami perhatikan dan wilayah tersebut bertentangan dengan UU. Dan juga saya lihat wilayah tersebut termasuk sempadan pantai. Saya tidak mau ketika ada persoalan seperti itu menjadi program saya” ungkapnya.

Eksam Sodak juga meminta kepada masyarakat agar tetap tenang, jangan menimbulkan persoalan ditingkat masyarakat serta menghimbau agar tidak memberikan informasi yang tidak tepat melalui media sosial.

“Saya minta kepada masyarakat agar tetap tenang jangan menimbulkan konflik ditengah masyarakat dan kami juga berharap agar masyarakat jangan memberikan informasi  yang kurang tepat dimedia sosial. Dan Saya akan pastikan tanah tersebut dibatalkan” imbuhnya.

Ketua DPC GMNI Waingapu, Jumlitan saulus Windi menyatakan agar apa yang disampaikan oleh kepala ATR/BPN Sumba Timur dapat direalisasikan.

“Kami berharap apa yang disampikan oleh kepala ATR/BPN Sumba Timur yang menyatakan akan membatalkan penerbitan sertifikat untuk 19 kavling tersebut direalisasikan. Sehingga betul-betul sesuai dengan penyataan yang telah disampaikan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat betul-betul menguntungkan bagi meraka” ungkapnya.

Jumlitan melanjutkan, hari ini publik menunggu tindakan nyata dari kepala ATR/BPN Kabupaten Sumba Timur yang menyatakan tanah tersebut akan dibatalkan.

“Dan kami GMNI Waingapu bersama semua elemen masyarakat akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas” tutupnya.- **** (Lid),-