Kecamatan Kodi Utara dan Wewewa Barat Termiskin di SBD

Tambolaka-SJ ……………. Kecamatan Kodi Utara dan kecamatan Wewewa Barat merupakan kecamatan termiskin di kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Demikian diungkapkan oleh Toton Dartono perwakilan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, saat memaparkan materinya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD) di ruang Aula Bapelitbangda Rabu, (4/8/2019).

Ironis memang mengingat 2 kecamatan ini adalah kecamatan yang sudah melahirkan putra terbaiknya menjadi bupati SBD. Kecamatan Wewewa Barat melahirkan bupati Markus Dairo Talu periode 2015-2019, sedangkan kecamatan Kodi Utara melahirkan bupati Kornelius Kodi Mete periode 2008-2013 dan bupati terlantik pada 8 September 2019 mendatang.

Dalam pemaparan materinya Toton menjelaskan kemiskinan merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh setiap Negara baik dari tingkat internasional maupun tingkat nasional mulai dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan bahkan sampai pada desa atau kelurahan. Kemiskinan inilah yang memperlambat daya saing setiap daerah, baik dibidang pendidikan maupun dibidang perekonomian.

Wakil Bupati SBD, Ndara Tanggu Kaha (tengah) saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi

 “Mungkin hal ini dipengaruhi dari jumlah penduduk yang padat dan menyempitnya lahan yang dikelolah untuk memenuhi kehidupan pangan. Karena sesuai data yang diperoleh dari Pencatatan Sipil Kecamatan Kodi Utara memiliki jumlah penduduk paling banyak sekitar 32.209 jiwa dan disusul oleh Kecamatan Wewewa Barat sekitar 28.905 jiwa dari data pemilu pada tahun 2019 bulan April yang lalu,” tuturnya.

Kegiatan rapat koordinasi PKD ini dibuka oleh wakil bupati Ndara Tanggu Kaha yang didampingi oleh Plt. Kepala Bapelitbangda Herman Gono Ate, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten SBD.

Wakil Bupati SBD Ndara Tanggu Kaha dalam sapaannya mengatakan bahwa kemiskinan merupakan tantangan besar bagi proses pembangunan di Kabupaten SBD, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Baca Juga :   Paskah Bersama Lingkar Remaja Child Fund
Toton Dartono, Perwakilan TNP2K sekretariat Wakil Presiden RI

“Hal ini disebabkan karena sebagian SKPD atau OPD pelaksana program memilki data yang berbeda-beda bahkan tidak memiliki data sama sekali, sehingga pemberian bantuan kepada masyarakat miskin tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Lebih lanjut Ndara Tanggu mengatakan, terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah seperti kita membalikan telapak tangan, pemerintah Kabupaten SBD sedang melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan. Seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dalam hubungan ini telah diprogramkan secara menyuluruh oleh masing-masing OPD di lingkup pemerintah Kabupaten SBD.

“Secara garis besar tercakup dalam empat bidang prioritas yaitu Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Bidang Pengembangan Ekonomi kerakyatan yang terbagi dalam tiga kelompok yaitu klaster I program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial, klaster II berbasis pemberdayaan masyarakat, dan klaster III usaha mikro’” katanya.

Dirinya mengharapkan melalui rapat koordinasi ini dapat meningkatkan fokus program-program tersebut yang ditujuhkan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal dan kelompok masyarakat yang masih berada dibawah kemiskinan dapat diperhatikan dan dibantu, sehingga kegiatan pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.

“Upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan harus dilakukan melalui sisi penghidupan masyarakat miskin terutama bagi masyarakat yang miskin kronis atau sulit keluar dari kemiskinan, diperlukan upaya-upaya yang secara langsung membantu mereka untuk hidup layak. Baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar, intervensi untuk pengembangan kualitas SDM keluarga miskin juga sangat diperlukan agar dapat memutus rantai kemiskinan yang biasanya diturunkan antar genarasi pada keluarga miskin, ” tutupnya.

Baca Juga :   Antisipasi Kriminalitas di Malam Hari, Tim Raimas Polres Sumba Barat Gencarkan Patroli
(Isto-SJ),-

One comment

  1. Saran,,,,,
    Sebaiknya pengawasan dan evaluasi terhadap pihak yang berwajib mengumpulkan data sebaiknya diperketat terutama di tingkat Desa karena kesalahan yang disebabkan dari pihak Desa akan terus terbawa ke tingkat Kecamatan lalu ketika data-data itu dianalisis,maka outputnyapun akan salah/tidak mencapai hasil yang maksimal alias bantuan yang bertujuan untuk pembangunan daerah tidak tepat sasaran
    Terima kasih,,,,Tuhan memberkati

Leave a Reply

Your email address will not be published.