Gegara BLT, Pospera dan Warga Masyarakat Demo Pj. Kepala Desa Umakatahan

Malaka SJ……. Pospera ranting Umakatahan Kawal masyarakat demo pemerintah desa Umakatahan akibat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan secara sepihak oleh Pemdes, di kecamatn  Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

 Puluhan masyarakat pendemo mendatangi Balai Kantor Desa Senin, (08/06/20) untuk menuntut keadilan Pemdes dan  transparansi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan membawa bendera Pospera dan kertas yang tertuliskan Pemdes Umakatahan Tegakan UU Desa No 6 tahun 2014,   Kami minta Bapak Bupati Malaka, Segera berhentikan Sekretaris desa Umakatan karena KKN (Nepotisme) Bapak Bupati Malaka: Mengapa kami di berhentikan dari perangkat desa Umakatahan, kurang apa pengabdian kami selama ini di desa.

Pantauan media masyarakat menilai pemerintah desa Umakatahan tidak transparan dalam pendataan penerima dana BLT,  fatalnya masyarakat yang cacat secara fiisk tidak tidak diprioritaskan sebagai penerima BLT.

Kepada Media, Ketua Ranting Pospera Umakatahan, Theodorus Hale, secara lisan menyampaikan, sesuai regulasi yang namanya perangkat desa dilarang menrima BLT,  karena mereka sudah dibayar atau dibiayai oleh Negara selama masa pengabdian di lingkup pemerintahan.

“Jangan main-main dengan uang negara karena pemerintah secara tegas sudah menghimbau bantuan BLT ini harus sampai ke tangan masyarakat yang benar- benar membutuhkan” ungkapnya.

Hale juga menambahkan, saya salah satu perangkat desa yang diberhentikan secara tiba-tiba tanpa ada SK pemberhentian.

Sementara itu Yohana Sakunda Hoar Taek, mengakui dirinya bersama suami adalah sepasang keluarga yang cacat fisik, namun sekian lama bertempat tinggal di desa Umakatahan tidak pernah ada bantuan sosial yang diterimah entah itu dari Dinas Sosila maupun pemerintah desa.

“Saya hanya minta keadilan pemerintah desa untuk adil, mengapa kami yang cacat tidak diperhatikan, salah kami apa” tuturnya Yohana.

Baca Juga :   BIMAS POLSEK LOLI PANTAU PELAKSANAAN VAKSINASI

Pj. Kepala Desa Umakatahan Laurensius Bere menyampaikan, saya sudah berkoordinasi dengan aparat desa untuk nama-nama perengkat tidak boleh didata sebagai penerima BLT maupun BST, namun dalam perjalanan yang sementara terjadi adalah diluar dugaan, dan hal ini sebagai pemicu masalah untuk kami pemerintah desa.

“Di desa kami terdata 600 lebih KK sementara nama yang terdata sebanyak 137 KK pada prinsipnya kalau memang warga saya sangat membutuhkan bantuan sosial akibat Covid-19,   maka saya akan berikan gaji lima bulan saya senilai  Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).  Saya akan sumbangkan untuk masyarakat yang belum menerima bantuan sosial” demikian pernyataan Pj. Kepala  Desa Umakatahan.*** (Viki),-