Diduga ‘Sunat’ Dana ADD, Aktivis GEMMA Buka Suara

Malaka-SJ…. Sekretaris Desa Weulun, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga “sunat” Anggaran Dana Desa (ADD) tahap 3, tahun anggaran 2019. Sekretaris Desa Weulun memanggil Ketua TPK yakni, Yerelius Nahak yang didampingin salah satu anggota TPK, Wilfridus Primus Nahak, Untuk menandatangani Berkas sebagai pelengkap administrasi untuk pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap 3, tahun 2019 sekalian dengan Upah/Gaji TPK.

Kepada Media .Suara Jarmas.Com Jumat, (12/6/20), Yerilius Nahak ketua TPK menyampaikan, kami sudah menandatangani berkas tersebut untuk pelengkapan Andministrasi sehingga bisah dicairkan secepatnya.

“Iya, kami datang untuk meminta Upah/gaji kami yg mandek beberapa bulan ini, kami juga datang untuk meminta sesuai pernyataan sekretaris Desa (SekDes) Weulun, bahwa Pencairan dana ADD sekalian dengan Upah/gaji kami untuk dibagikan ke seluruh aparat Desa sekalian untuk TPK” ungkap Yeri.

Setelah komunikasi, Sekretaris Desa Weulun, Vinsensius Leki bersama bendahara Desa Weulun, membeberkan uangnya sudah dicairkan dan uang ada di nomor rekening Desa, tetapi belum bisah dibagi, dengan alasan masih menunggu Tim Audit untuk cek Program di desa, sekalian divaluasi.

Hal tersebut diduga oleh salah satu aktivis GEMMA, Makarius Seran (Rider), bahwa diantara Sekdes dan Bendehara Desa melakukan perpanjangan tangan untuk kepentingan Pribadi.

“Terkuak ketika pembagian upah/gaji oleh sekretaris Desa (SekDes) dan Bendahara Desa Weulun yang berujung pada keributan lantaran Tim Pengelola Kegiatan (TPK) merasa Pemerintah Desa tidak adil dalam pembagian Upah/gaji. Karena itu, sebagai masyarakat kecil pihak TPK harus bertindak menuntut untuk segera dibayar hak kalian” pungkasnya.

Sesuai prinsip umum pengelolaan keuangan desa terdapat tiga aspek yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan pijak para pengelola keuangan di tingkat desa.

Baca Juga :   POTENSI BESAR GMKI TAMBOLAKA PERIODE 2019-2021

Harapan kita, Pemerintah Desa yakni SekDes harus adil dan  transparan untuk mewujudkan kesejahteraan kita bersama bukan menjadikan kita sebagai sapi perah, yang mana tidak makanpun tidak minta, hingga merekapun melakukan sesuka hati  alias “sang penguasa”. *** (Viki),-