Dibutuhkan Perbup Untuk Pemasangan APK

Kapban Kesbangpol SBD (kanan) Drs. Dominggus Bulla, M.Si bersalaman dengan Ketua KPUD SBD Mikael Bulu, SH Usai kegiatan evaluasi

Tambolaka-SJ ……………… Guna mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilu legih khusus dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang menjadi kendala pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 yang lalu, Kepala Badan Kesabangpol Sumba Barat Daya (SBD), Drs. Dominggus Bulla, M.Si mengusulkan agar Pemerintah ikut berperan dengan membuat PERBUP.

Hal ini demi memperlancar pemasangan APK dan penentuan titik-titik pemasangan di 173 desa dan kelurahan di 11 kecamatan SBD. Saran inidikemukakan berdasarkan hasil evaluasi antara KPU dengan pimpinan Partai Politik, Bawaslu, Kepolisian dan Kesbangpol  dalam kegiatan Evaluasi Fasilitas Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh KPUD SBD Rabu, 24 Juli 2019 di aula hotel Sinar Tambolaka.

Kepada media usai rapat evaluasi Domi Bulla menjelaskan persoalan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa  diantaranya  Pemerintah, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan seluruh masyarakat Indonesia, oleh karena itu semua harus mendukung sesuai kewenangan masing-masing. Posisi Pemerintah disini sebagai pengatur saja dengan mengeluarkan UU. Maka Pemerintah di tingkat bawah agar membuat regulasi-regulasi yang sifatnya mendukung. Pengalaman pemilu yang lalu hambatan-hambatan yang dihadapi adalah pemasangan APK.

Suasana pelaksanaan evaluasi KPUD SBD yang dihadiri oleh beberapa pimpinan Parpol, Bawaslu dan Pemerintah

“Tadi sudah dikemukakan oleh masing-masing Parpol bahwa hambatan yang dihadapi kemarin itu salah satunya adalah pemasangan APK yang terkendala di lapangan,  balihonya terlalu besar, sehingga butuh dana dan tenaga yang cukup besar untuk pemsangannya. Nah untuk memudahkan itu maka koordinasi antara Pemda dengan KPU dan Bawaslu harus intensif termasuk dengan aparat keamanan TNI/Polri” ungkapnya.

Baca Juga :   Perempuan Muda Sebagai Agen Perubahan

Lebih lanjut Domi Bulla menjelaskan bagaimana dengan peran Pemda. Pemda sendiri harus membuat satu regulasi khusus dalam pemasangan APK. Salah satu cara adalah dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) untuk mendukung pelaksanaan APK, tetapi tidak berarti mengatur secara teknis, karena masalah teknis pelaksanaan adalah wewenang KPUD.

“Bupati sebagai kepala daerah/kepala wilyah harus memberikan rasa nyaman dengan memberikan satu kepastian hukum kepada KPUD dan Bawaslu didalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan aturan, oleh karena itu yang saya maksud adalah Perbup tentang lokasi-lokasi mana yang merujuk pada Peraturan KPU NO. 23, 28 tahun 2014 yang akan dibreakdown dalam Perbup yang mempunyai kaitan dengan keamanan dan ketentraman” tuturnya.

Dengan Perbup ini bisa mendukung keamanan dan kenyamanan parpol beserta para caleg dalam pemasangan APKnya. Sehingga pelaksanaan Pemilu itu benar-benar sukses tanpa mengalami hambatan dan kendala.

“Pemasangan APK khan bisa dikoordinasikan antara Bawaslu dan Pemda melalui Polisi Pamong Praja, regulasinya khan harus ada, sehingga kalau Pol PP bergerak membantu ada dasar hukumnya” ujarnya menjelaskan.

Dalam kesempatan itu Kaban Kesbangpol juga mengapresiasi prestasi yang dicapai oleh KPUD SBD dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden, Legislatif dan DPD 2019 yang dianggapnya sudah berhasil mensukseskna pelaksanaan pesta rakyat tersebut.

“Pemilu tahun 2013 kita zona merah, sedangkan Pilkada 2018 sudah masuk zona hijau dan terbawa terus ke Pemilu 2019. Kita juga harus angkat topi pada TNI/Polri yang bisa mengawal dan mengamankan pelaksanaa Pemilu saat itu” tutupnya. (Octa),-