APAKAH ASN TIDAK BOLEH BERPOLITIK?

Topik Netralitas ASN adalah topik yang seksi untuk dibicarakan. Netralitas ASN selalu menjadi bahan perbincangan  pada setiap perhelatan Pemilu maupun Pilkada. Terkait maraknya pelanggaran, terdapat berbagai argumentasi  muncul di kalangan ASN; Pertanyaannya adalah apakah PNS  tidak boleh menyatakan haknya untuk menyatakan dukungannya kepada salah satu kandidat bakal calon/bakal calon/pasangan calon? Bukankah ASN adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan menyatakan sikap? Apa yang salah bila ASN menyatakan dukungannya kepada salah satu kandidat bakal calon di Media Sosial? Bukankah itu adalah hak seorang Warga Negara Indonesia untuk memberikan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang?

Denny Hakarai, M.Th

Dasar pemikirannya adalah bahwa setiap orang memiliki suatu hak asasi dalam kehidupannya, termasuk berpolitik dengan mengikuti partai politik,sesuai dengan UU 1945 pasal 28 yang menyatakan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaginya ditetapkan oleh undang-undang . Lalu mengapa hak politik ASN harus dibatasi?

Secara sekilas, larangan PNS dalam UU PNS mengikuti Partai Politik itu bertentangan dengan UUD1945. Untuk menjawab argumen-argumen di atas, maka perlu untuk memahami lebih dahulu tentang “mengapa” ASN harus netral.

Setiap orang memiliki suatu hak asasi dalam kehidupannya, termasuk berpolitik dengan mengikuti partai politik,sesuai dengan UU 1945 pasal 28 yang menyatakan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaginya ditetapkan oleh undang-undang. Secara sekilas,larangan PNS dalam UU PNS mengikuti Partai Politik itu bertentangan dengan UUD1945.

Namun hubungan hukum antara negara dengan PNS telah ditegaskan ketentuan tentang pembatasan perilaku bagi ASN yang bekerja dalam instansi negeri. ASN memiliki suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara negara dengan pegawainya disebut hubungan OPENBARE DIENSTBETERKING (hubungan dinas publik). Inti dari hubungan ini adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang mengakibatkan pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah sebaliknya berhak mengangkat seseorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa adanya penyesuaian kehendak dari yang bersangkutan. Hubungan dinas publik ini digambarkan dalam teori Buys sebagai Contract Sui Generis ; yang berarti bahwa birokrat pemerintah harus setia dan taat selama berstatus sebagai PNS,meskipun dia setiap saat dapat mengundurkan diri. Kesimpulannya: selama menjadi PNS, mereka tidak dalam melaksanakan hak-hak asasinya secara penuh.

Dalam konteks netralitas, larangan PNS dalam berpolitik (mengikuti partai politik) bukanlah suatu pelanggaran hak asasi manusia,tetapi konsekwensi dari adanya hubungan dinas publik dan teori Contract Sui Generis. Pengaturan mengenai Netralitas dalam UU ASN dimuat dalam pasal 1 point 5 tentang manajemanen ASN yang dapat disimpulkan bahwa adanya pengelolaan ASN yang bebas dari intervensi Politik”. Dalam pasal 2 dikatakan bahwa PNS harus memiliki asas Netralitas yang memiliki maksud bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Pasal ini mensyaratkan bahwa pegawai ASN harus tetap loyal hanya pada satu pihak yaitu pemerintah. Pengaturan lebih tegas lagi terdapat pada pasal 9 yang menyatakan bahwa ” Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.

Makna dari ketentuan tersebut bermakna imperatif yang terlihat dari kata  HARUS ; artinya pegawai ASN mau tidak mau, suka tidak suka harus netral agar tidak terpengaruh dari intervensi suatu golongan dan partai politik dengan cara tidak berpolitik praktis. Pengaturan netralitas tidak hanya mengatur kenetralan pegawai ASN saja tapi UU ini juga mengatur netralitas dari lembaga non struktural yang disebut KASN (Komisi ASN) dalam pasal 27 sampai 43. UU ini mengatur netralitas PNS sebagai Social Control , untuk mengontrol tindakan/perilaku PNS yang akan menodai profesionalitasnya karena politik praktis. Netralitas pegawai PNS merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki PNS karena sifatnya imperatif. Konsekwensinya adalah sanksi jika ketentuan tersebut tidak dilakukan.Itulah yang disebut sebagai pelanggaran netralitas  dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh pegawai ASN.

Baca Juga :   NEW NORMAL PENDIDIKAN (Jalan Menuju Merdeka Belajar)

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya yang dimaksud dengan definisi netral adalah suatu kondisi seseorang yang tidak memihak dan tidak memiliki sikap tertentu kepada orang lain atau pihak tertentu, atau dapat disebut juga dengan suatu kondisi seseorang yang tidak mendapatkan pengaruh dari pihak mana pun di luar dirinya. Mengacu pada esensi netralitas, dapat dinyatakan bahwa dalam netralitas PNS hanya diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, tanpa ikut serta dalam kegiatan politik (apolitic).

Ada ketentuan bahwa seorang ASN/PNS tidak boleh melakukan Politik Praktis. Apa yang dimaksud dengan Politik Praktis?

Tidak ada pengertian defenitif untuk dijadikan rujukan secara normatif untuk memaknai politik praktis. Itu hanyalah sebuah realitas sosial dimana seseorang mempertaruhkan harga diri, waktu, tenaga, pikiran dan uang untuk mencapai apa yang didambakan yakni; kemenangan dan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah posisi, jabatan dan kedudukan. Tidak ada yang pasti dalam politik praktis, tidak ada strategi dan pola–pola pemikiran yang pasti,  semuanya selalu berubah-ubah mengikuti kekuatan yang sedang eksis.

Dilematis ASN

Hak Memilih ASN dalam Pemilu/Pilkada

Dalam titik inilah posisi ASN  menjadi dilematis karena di satu sisi ASN memiliki hak untuk memilih sebagai bagian dari pelaksanaan hak-hak sipil, sedangkan disatu sisi mereka dituntut untuk menjaga Netralitas. Hal ini berbeda dengan anggota TNI dan Polri aktif yang secara jelas tidak ikut memilih maupun dipilih.

Penggunaan hak pilih dalam politik tersebut pada dasarnya merupakan keberpihakan ASN yang bersangkutan kepada salah satu kontestan, tetapi dilaksanakan secara tertutup di bilik suara. Sebelum melaksanakan hak pilihnya maka ASN perlu mengetahui visi misi dari para calon. Tanpa mengikuti perkembangan hajatan politik baik melalui media maupun secara langsung maka ASN tidak akan mengenal para calon. Dalam konteks ini tentu ASN yang menggunakan hak pilihnya menjadi berpihak dan tidak netral. Di sisi lain, keikutsertaan ASN secara terbuka dalam kegiatan politik berpotensi menimbulkan persepsi publik tentang keberpihakannya.

Baca Juga :   TANTANGAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI DAERAH 3T

Politisasi Birokrasi terhadap ASN

ASN berada dalam posisi yang dilematis oleh kepentingan politik. Di satu sisi, mereka adalah pegawai yang  diangkat, ditempatkan, dan dipindahkan dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang bersatus pejabat politik. Kondisi seperti ini  membuat karir mereka sering dikaitkan dengan kepentingan politik PPK. Di sisi  lain, ASN harus netral untuk menjaga Batasan Netralitas ASN yakni profesionalismenya dalam menjalankan  tata kelola pemerintahan dan pelayanan  publik. Sebagai pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi, ASN sangat dimungkinkan  dijadikan “alat” bagi pejabat politik untuk dapat  mempertahankan/mendapatkan kewenangan dan  kekuasaannya. Netralitas merupakan asas yang penting dalam  penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan.

Hal-hal yang menjadi problematika  pada politisasi terhadap ASN yang seharusnya netral adalah pada penempatan jabatan jabatan di dalam birokrasi. Hal ini menjadi permasalahan karena atasan dari ASN yang merupakan pejabat publik yang erat kaitannya  dengan politik.

Kepala daerah merupakan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah, peran ini ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 2014  tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Sebagai PPK, kepala daerah berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sehingga banyak ASN yang ingin memiliki jenjang karir yang tinggi beranggapan bahwa untuk  mencapainya harus ikut menyukseskan pejabat  tersebut,ataupun calon Kepala Daerah yang didukung oleh Kepala Daerah, karena kewenangan penempatan untuk mendudukan jabatan/posisi berada pada pejabat tersebut. Meskipun dalam pengaturannya penempatan atau promosi ASN harus dilakukan dengan pertimbangan pertimbangan prestasi (merit sistem), lepas dari hubungan pribadi (impersonal).

Terdapat pula peristiwa mutasi dan demosi bagi ASN yang memiliki  pandangan/ sikap yang berbeda dengan pejabat sebagai atasan. Sangat jelas bahwa pengaruh politik saat ini  bertransformasi menjadi sebuah kunci yang menentukan jenjang karier seorang ASN  dalam pemerintahan. Secara regulasi memang tidak memberikan ruang bagi ASN untuk ikut serta sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, akan tetapi loyalitas seorang  ASN menjadi titik persoalannya. Loyalitas yang seharusnya diberikan kepada Negara  dapat pula berbelok menjadi loyalitas pada pihak lain dalam maksud dan tujuan tertentu.

Saat selesai tahapan pemilihan dan pelantikan kepala daerah terpilih lebih nyata lagi, terutama dalam pengelolaan manajemen kepegawaian daerah yang tidak dilaksanakan sesuai norma standar dan prosedur, dalam bentuk:

  • Penerimaan pegawai, terutama honorer untuk menampung tim sukses/pendukung yang sudah berkontribusi atas pemenangannya;
  • Pola karir menjadi tidak jelas, karena munculnya kesewenang-wenangan dalam menempatkan orang dalam jabatan terutama untuk menampung tim sukses/pedukung, atau mutasi pejabat yang tidak mendukung (non job);
  • Kinerja birokrasi pemerintahan tidak bertambah baik, karena jabatan dan pegawai diisi oleh orang yang tidak kompeten.
Baca Juga :   Pulihkan Pendidikan di NTT, Wujudkan Merdeka Belajar

Selain faktor pragmatis pegawai ASN untuk mendapatkan promosi jabatan atau mempertahankan kedudukan jabatan yang telah diraih faktor yang turut berpengaruh terhadap netralitas pegawasi ASN juga disebabkan oleh faktor eksternal atau dorongan dari luar struktural birokrasi.

Pertama Intervensi elit politik. Berkaitan dengan jabatan dalam lingkungan birokrasi semakin kental dengan aspek politis terutama saat memilih kepala daerah melalui mekanisme pemilihan langsung. Proses pemilihan rentan menjadikan birokrasi sebagai kekuatan politik untuk mendapatkan dukungan, karena jabatan karir di daerah sangat ditentukan oleh pejabat di atasnya yaitu kepala daerah. Pejabat dan pegawai ASN kadang terjebak dalam kegiatan politik praktis, walaupun dengan maksud kinerja profesional dan loyalitas kepada atasan. Tetapi tidak jarang mereka larut dalam kontestasi politik, secara sembunyi-sembunyi mendukung salah satu peserta pemilihan dengan harapan dan motivasi personal bersifat pragmatis.

Kedua Birokrasi sebagai mesin partai politik. Birokrasi tidak dapat menghindar dari tekanan yang kuat dari kelompok kepentingan yaitu partai politik. Birokrasi secara sadar menjadi mesin politik serta sebagai bagian yang terlibat dalam koalisi politik dalam lingkungan pejabat struktural birokrasi. Beberapa bentuk keterlibatan partai politik seperti adanya intervensi terhadap kebijakan dengan membuat kebijakan menguntungkan pihak pasangan tertentu, selain itu pemanfaatan fasilitas negara/daerah untuk mobilisasi dukungan.

Ketiga,  Intimidasi. Pegawai ASN menghadapi posisi dilema dan serba-salah, mereka sering dianggap memihak salah satu perserta pemilihan atau dianggap tidak loyal.  Bersikap netral dengan semata-mata profesional dalam bekerja, maka pegawai tersebut dianggap tidak loyal. Tidak jarang mereka pegawai ASN menghadapi intervensi kekuatan politik agar ikut bergabung dalam pusaran politik praktis dan melakukan kegiatan-kegiatan menguntungkan salah satu peserta pemilihan.

Pejabat publik sebagai pemegang kekuasaan di birokrasi baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sudah  selayaknya ikut memberikan kontribusi dan  dukungan terhadap perwujudan netralitas  ASN. Meskipun kepala daerah adalah anggota dan/atau pengurus politik yang menduduki jabatan di pemerintahan harus mampu menempatkan ASN sebagai pihak yang netral dan professional,bukan sebaliknya. Politisasi birokrasi memiliki dampak buruk bahkan merusak citra kesatuan ASN dan juga merugikan kepentingan publik. Keteladanan dari seorang pejabat adalah kemampuan untuk dapat memisahkan antara kepentingan politik pribadi dan/atau golongan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Seorang pejabat tidak boleh menggunakan  fasilitas yang melekat kepadanya untuk kepentingan politik, tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu, dan tidak melakukan mobilisasi ASN dengan atau tanpa memberikan janji-janji tertentu kepada ASN. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada peran dari seorang pimpinan  atau pejabat tinggi dalam birokrasi. Kekuatan politik digunakan sebagai instrumen dalam merumuskan sebuah kebijakan yang bertujuan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga ASN sebagai bagian dari pelaksana dapat mematuhi dan melaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance.

Masalah pelanggaran netralitas pegawai ASN bukan hal baru lagi, sudah berulang kali pelaksanaan kontestasi politik baik pemilu maupun pemilihan dilakukan, ditambah lagi dengan keterlibatan banyak instansi dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran, tetapi fakta pelanggaran netralitas pegawai tetap saja terjadi. Sudah banyak pegawai ASN ditindak dan menerima sanksi hukuman moral maupun disiplin, tetapi tidak menimbulkan efek jera dan memberi peringatan efektif kepada pegawai lainnya.

Penindakan netralitas pegawai ASN akan efektif apabila ada perbaikan sistem pegawasan yang diikuti dengan mendorong deregulasi materi muatan, berupa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak lagi dipegang oleh pejabat politik (kepala daerah). Langkah lain, berupa penerapan sistem merit dalam manajemen ASN untuk mengurangi peluang pengangkatan dalam jabatan berdasarkan patronase politik dan politik balas budi, serta pemberian sanksi yang lebih berat kepada pegawai ASN yang melanggar netralitas.**

Oleh: Denny Harakai, M.Th (Penulis Komisioner Bawaslu Sumba Timur Devisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa).

Paling Dicari: