AKSI CIPAYUNG PLUS KARAWANG UNTUK PENANGANAN COVID-19

Karawang-SJ…… Dampak pandemi Covid-19 kini semakin meluas, tetapi banyak kebijakan yang sulit dicerna bahkan diejawantahkan untuk mewujudkan efektifitas penanganan pandemi yang dinyatakan sebagai darurat kesehatan ini.

Tak terkecuali kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang,  bagi kelompok Cipayung Plus Karawang yang terdiri dari IMM, HMI, PMII, GMKI, KAMMI, GMNI Cabang Karawang, Pemkab Karawang telah melupakan prinsip yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks penanganan covid-19, yakni partisipasi dan transparansi kepada masyarakat.

Sebagai wujud kepedulian Cipayung Plus Karawang terhadap dampak pandemi di Kabupaten Karawang yang dirasa jauh dari efektifitas akan penanganannya, Cipayung Plus Karawang menuntut Pemkab Karawang untuk:

  1. Memaksimalkan rapid test massal diseluruh desa di Kab. Karawang secara masif.
  2. Membuka data penerima bantuan sosial melalui media IT yang mudah diakses masyakarat, lengkap dengan laman pengaduan yang dikelola secara khusus dan serius agar optimal dalam pengelolaannya.
  3. Menampilkan rincian anggaran mengenai sumber anggaran dan realisasinya secara berkala dan up to date pada web satgas covid-19 Kab. Karawang. Agar pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi dan/atau golongan.
  4. Menampilkan data bantuan sosial yang menjadi kewajiban kontribusi perusahaan baik berupa jumlah dan nama perusahaan, bentuk dan jumlah keseluruhan bantuan, serta data target pendistribusian sebagaimana poin 2 diatas.
  5. Optimalisasi PSBB dengan menambah jumlah personil yang bertugas baik di wilayah keamanan dan/atau ketertiban, serta sosialisasi dan/atau edukasi masyarakat tentang PSBB diseluruh titik keramaian di Kab. Karawang. Serta memberikan solusi alternatif yang menyasar pada kegiatan masyarakat agar ajuran tetap #DirumahAja berjalan baik apalagi pada masa PSBB saat ini.
  6. Optimalisasi pendistribusian bantuan sosial (PJS) Kab. Karawang dengan melibatkan petugas teknis untuk mengantar bantuan seperti yang dilakukan pada bantuan Gubernur dan Kemensos. Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat di Kantor Kecamatan sehingga rentan akan penyebaran virus covid-19.
  7. Bupati dan wakil bupati harus serius dan menunjukan sikap yang profesional dalam menjalankan amanah rakyat. Disharmonisasi  yang terlihat pada perbedaan pandangan Bupati dan Wabup dalam beberapa kebijakan Pemkab. Karawang telah menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya di banyak aspek, terlebih dalam hal penanganan covid-19.
Baca Juga :   1000 Lilin Untuk Ahok

Demikian press release yang diterima Suara Jarmas pada Jumat (22/05/20), semoga Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dapat mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang baik untuk masyarakat Karawang, dengan mengesampingkan egosentris kepentingan politik. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir.  22 Mei 2020. Cipayung Plus Karawang. **** (YT),-

Leave a Reply

Your email address will not be published.