​Tenaga Kerja NTT Mendapat Perhatian Pemerintah

Kupang-SJ,- Untuk pertama kalinya Pemerintah Republik Indonesia selenggarakan Launching Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSA P2TKI) khususnya Indonesia Timur. 

Sekjen Kemenaker RI Hery Sudarmanto (tengah) didampingi Gubernur NTT Frans L. Raya Dan koordinator LTSA  Dr. Reyna Usman
Sekjen Kemenaker RI Hery Sudarmanto (tengah) didampingi Gubernur NTT Frans L. Raya Dan koordinator LTSA Dr. Reyna Usman

Senin 4 September 2017 siang di kota Kupang NTT, Gubernur NTT  Frans Leburaya dan Sekjen Kemenaker RI Hery Sudarmanto Launching LTSA P2TKI sekaligus Sosialisasi Program Jokowi Desa Migran Produktif dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja di NTT. 

Turut mendampingi  Dr Reyna Usman Koordinator LTSA Kemenaker dan Staf Ahli Menteri Tenaga Kerja Bidang Kebijakan Publik Maria Magdalena Sigalingging, Staf Khusus Menaker Kunjung Masehat Sesditjen Binalattas, Edi Purnama Sesditjen Binapenta dan PKK serta pejabat-pejabat lainnya dari Kemenaker ikut juga menyaksikan.   

Tampak juga hadir  Gabriel Goa Direktur PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian, Indonesia)/Koordinator POKJA MPM (Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia)  ikut mengkawal pelaksanaan launching LTSA P2PTKI tersebut dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Drs. Ndara Tanggu Kaha. 

Gubernur NTT Frans Lebu Raya usai kegiatan mengatakan pada awak media LTSA P2TKI ini sangat bermanfaat dan membantu para tenaga kerja Indonesia yang berada di NTT pada umumnya khususnya daratan Timor. Dengan adanya LTSA P2TKI akan sangat membantu dalam ketrampilan tenaga kerja kita.   

“sehingga para masyarakat kita khusus anak-anak muda kita bisa mempunyai ketrampilan yang siap untuk dipakai” ungkapnya. 

Hal senada juga dikatakan oleh Ndara Tanggu Kaha wakil bupati Sumba Barat Daya yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan sangat mendukung dengan adanya layanan terpadu satu atap ini karena dapat melayani semua hal terkait tenaga kerja melalui satu kelompok atau organisasi dalam hal ini perusahaan yang melayani tenaga kerja dan apabila tenaga kerja itu resmi maka akan mendapatkan perlindungan bagi tenaga kerja itu sendiri. 

Baca Juga :   Tito Karnavian: Saya Sangat Terkesan Dengan Keindahan Pulau Sumba
Wakil Bupati SBD Ndara Tanggu bersama Kadis Kesehatan prov NTT Kornelius Kodi Mete
Wakil Bupati SBD Ndara Tanggu bersama Kadis Kesehatan prov NTT Kornelius Kodi Mete

“Di SBD  kita juga sudah punya layanan satu atap ini,  tapi sayangnya kita masih terkendala masalah sinyal, sehingga kita terganggu dengan pelayanan itu, hubungan antar jaringan belum  berfungsi dengan baik, kita akan mendorong agar perusahaan Telkomsel bisa memperhatikan masalah sinyal, sehingga memudahkan hubungan jaringan antar kabupaten dengan propinsi” ujarnya.

Lebih lanjut wakil bupati SBD mengatakan ketika di Kupang sudah ada layanan satu atap dia bisa melayani seluruh daratan Timor,  kita harapkan yang di Sumba sudah bisa melayani seluruh daratan Sumba. 

“Oleh karena itu kita akan usahakan agar pihak Telkomsel bisa memasang tower disitu, sehingga pelayanan satu atap itu dapat berjalan dengan baik, sebetulnya pihak Depanerk mau sekalian launching LTSA kita, tetapi karena adanya kendala ini belum bisa direalisasikan” tuturnya. 

Seirama  dengan Ndara Tanggu,  direktur PADMA Indonesia sekaligus Koordinator POKJA MPM Gabriel Goa mengatakan setelah pelaksanaan  Launching LTSA dan  Desa Migran Produktif dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja di Kupang nanti akan di lanjutkan di Sumba. “setelah  launching di Kupang ini, kedepan direncanakan akan launching LTSA dan Desmigratif di Tambolaka, dan kita harapkan masalah jaringan sudah bisa teratasi oleh Telkomsel bersama Pemda SBD” pungkasnya. (OC$),- 

Leave a Reply

Your email address will not be published.