​PELATIHAN MANAJEMEN KOPERASI TINGKAT SBD

Tambolaka-SJ.. Dinas Koperasi kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) selenggarakan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD  di aula hotel Sinar Tambolaka pada Senin, 2 Oktober 2017 bagi 25 koperasi yang berada di wilayah SBD. 
Kegiatan pelatihan yang direncanakan dari tanggal 2 hingga 6 Oktober ini, dibuka dengan resmi oleh Bupati Markus Dairo Talu. Dalam sambutannya MDT menekankan makna dalam membangun daerah kehidupan ekonomi masing-masing dan perjuangan bersama dalam memajukan produk koperasi usaha kecil menengah dan kelompok industri kecil menengah.

“Kita harapkan para pengurus dan pengelola koperasi untuk tampil terdepan membangkitkan dan membangun iklim usaha yang sejuk dan terlahir pemikiran-pemikiran kreatif atau inovasi dalam memajukan pembangunan daerah” ungkap MDT. 

Bupati SBD, saat membuka acara pelatihan
Bupati SBD, saat membuka acara pelatihan

Lebih lanjut bupati MDT mengatakan tantangan kedepan adalah bagaimana memajukan perekonomian daerah serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Sehingga diharapkan koperasi sebagai kelompok usaha kecil menengah dapat berperan menggerakan roda perekonomian. 

“Mari kita bekerja sama, bangun komunikasi yang baik, mau tidak kita saling tolong menolong” ujar bupati MDT yang berharap koperasi di SBD dapat berperan dalam membangun daerah. 

Kadis koperasi SBD, Mikael Lende Dake kepada media mengatakan bahwa tujuan yang diharapkan dari pelatihan ini adalah untuk membantu meningkatkan manajemen kepengurusan koperasi yang ada di SBD. 

“Kita berharap agar adanya kemampuan manajerial dari pengurus koperasi sehingga mampu memperhatikan kesejahteraan anggotanya, mereka harus menguasai pembukuan, administrasi sehingga dapat mengelola dengan baik uang anggota” tuturnya. 

Lebih lanjut Mikael mengatakan fungsi pengurus koperasi disini agar mampu mengakomodir keinginan anggota, tidak boleh ada perencanaan yang berbeda antara pengurus dengan anggota koperasi. 

Kadis Koperasi ini juga mengakui ada banyak koperasi yang ada di SBD, tetapi belum mendapatkan dukungan finansial dari dinas, karena tidak masuk dalam APBD. 

Baca Juga :   SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN

“Ada seratus lebih koperasi yang ada di SBD, tetapi kami belum bisa memberi bantuan khusus karena tidak dianggarkan dalam APBD, tetapi hanya melalui dana APBN, selain itu dinas juga mempunyai pengalaman bahwa dulu pernah memberi bantuan langsung pada tahun 2008/2009  tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan dan koperasi tidak mampu mengembalikan modal yang ada, sehingga sampai sekaranf menjadi hutang pemerintah daerah sekitar 1.5 M” ungkapnya lebih lanjut. 

Melihat kendala yang dihadapi ini, Mikael berharap pihaknya tetap bisa memberdayakan koperasi yang ada di SBD. Kadis koperasi ini juga menghimbau pada koperasi-koperasi yang ada agar kita mampu menjaga kepercayaan pemerintah.

“Peserta atau pengurus koperasi yang ada sekarang agar sungguh-sungguh menjalankan peran koperasi untuk mensejahterahkan anggotanya, koperasi yang ada jangan simpan pinjam saja tetapi KSU harus tetap ada” ujarnya. 

Pdt. Yulius Bali Ate, S.Th ketua koperasi Air Hidup kepada media mengatakan pelatihan manajemen koperasi ini sangat penting karena banyak hal yang bisa diperoleh oleh semua peserta khususnya masalah manajemen administrasi. 

“Kegiatan ini saya rasa sangat penting, karena jarang terjadi di SBD, dan kami dari koperasi Air Hidup akan mengikutinya sehingga kami semakin progesional dalam membangun KSU Air Hidul” tuturnya.
Lebih lanjut Pdt. Yulius mengatakan KSU Air Hidup pernah mendapat bantuan blender mesin pencaca pakan ternak dari Pemda SBD sehingga pihaknya ingin menggunakan alat tersebut demi kesekahteraan anggotanya dan menjaga kepercayaan yang sudah diperoleh dari Pemda. 

“Harapan kami agar Pemda terus memperhatikan koperasi yang ada di SBD khususnya KSU Air Hidup, sehingga melalui kemitraan ini koperasi tetap dapat hidup dan berkembang, dan khusus untuk KSU Air hidup kami masih membutuhkan topangan dana untuk pengembangan” pungkasnya. (OC$).-

Baca Juga :   Terlapor Perampasan Tanah Tidak Hargai  Pemerintah Kelurahan