Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Rara-SJ…………………. Bertempat di aula kantor desa Weri Lolo Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Rabu (11/12/19) Dinas Kesehatan bersama PKK SBD, Dinas PMD, Bappeda menyelenggarakan kegiatan orientasi konvergensi penanganan stunting desa dan strategi komunikasi perubahan perilaku . Kegiatan yang dibuka dengan resmi Kepala Desa Weri Lolo, Dapa Bulu disaksikan Sekretaris Dinas Kesehatan drg. Margaretha H. Selan, MM, Sekdis PMD Lodowaik L. Raya, S.IP, Endang Herawati (PKK SBD), Eko Wahyono (Bappeda), aparat Pemerintah Desa Weri Lolo, BPD dan seluruh peserta serta kegiatan.
Desa Weri Lolo merupakan desa dengan kasus stunting yang cukup tinggi sehingga merupakan salah satu dari desa Lokus penanganan stunting oleh Pemerintah. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini hingga Kamis, 12/12/19 memberikan penyuluhan dalam penanganan stunting dengan pola hidup sehat dan bergizi, serta dalam penangan stunting melibatkan semua pihak baik dari unsur Pemerintah Kabupaten, PKK, Pemerintah Desa dan masyarakat untuk menjamin adanya cakupan gizi dan pola hidup sehat dalam 1000 hari pertama kehidupan manusia.
Endang Herawati narasumber dari PKK kepada media mengatakan rancangan dari PKK SBD dalam penanganan stunting tidak saja melalui pembinaan tetapi dengan praktek langsung bersama kader posyandu dan ibu-ibu PKK.
“Selain dengan memberikan materi kita juga langsung praktek, cara pembuatan, pengolahan dan mengkonsumsi makanan itu seperti apa, karena kemarin dari Provinsi sudah melakukan sosialisasi untuk kami PKK sehingga kami tinggal meneruskan ke masyarakat makanan pencegah stunting itu” ungkapnya.
Lebih lanjut Endang menjelaskan makanan yang dimaksud adalah makanan bergizi berbasis kelor, daun-daunan, umbi-umbian yang merupakan pangan local dan mudah didapat dilingkungan masyarakat.
Endang juga menghimbau agar adanya kerja sama yang baik antara semua pihak dalam penanganan stunting ini, kehadiran PKK di desa adalah untuk berbagi ilmu dalam melaksanakan pola hidup sehat, bersih dan bergizi.
Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan SBD, drg. Margaretha H. Selan, MM yang dihubungi media disela-sela kegiatan. Dirinya mengatakan kegiatan yang diselenggarakan saat ini merupakan kegiatan secara keroyokan untuk menangani stunting. Karena Dinas Kesehatan tidak bisa sendiri dalam penanganan stunting. Sektor-sektor lain, dinas-dinas kemakmuran mempunyai kompetensi untuk membantu menyelesaikan masalah stunting.
“Contoh sekarang di desa Weri Lolo ada data pada kami mengapa dia merupakan desa stunting, setelah kita verifikasi berat badan plus umur jumlahnya banyak. Kita tidak bisa kerja sendiri harus ada dari PMD, Bappeda, PKK dalam hal penanganan pangan lokal. Sebenarnya stunting itu tidak terjadi kalau adanya pengolahan makanan local yang baik” ujarnya.
Lebih jauh dokter Helena menjelaskan lebih baik mencegah dari pada mengobati masalah stunting ini. Stunting bisa dicegah dalam 1000 hari kehidupan dengan cara-cara yang dianjurkan oleh PKK dan penyuluh kesehatan.
“Contoh dari kami ada tablet tambah darah tetapi ada kendala di masyarakat misalnya mual dan lain sebagainya. Mungkin makanan yang dimakan yang tidak memenugi standar gizi, tidak sesuai misalnya nasi saja sama ikan tunjuk. Padahal ada makanan bergizi seperti daun kelor yang mudah didapat disana, tidak perlu harus daging” tuturnya menjelaskan.
Cara pengolahanan makananpun harus bervariasi sehingga tidak membosankan. Untuk itulah maka dibutuhkan peran PKK dalam memberikan ilmu pengolahan makanan bergizi bagi ibu-ibu PKK.
Sekdis PMD, Lodowaik L. Raya, S.IP kepada media juga menegaskan peran pemerintah desa juga sangat dibutuhkan dalam menangani stunting ini. Dana yang ada di desa cukup besar dan pemerintah desa bisa mengganggarkan untuk penangan dan pencegahan stunting.
“Desa bisa mengganggarkan untuk penanganan stunting misalnya menaikan honor para kader dalam melakukan kegiatannya di desa, mengganggarkan pola hidup sehat dan bersih dengan jamban sehat dan pengadaan air bersih” tuturnya.
Lodo menegaskan asalkan pengusulan pembuatan perencanaan dan penganggaran dana desa ini harus melalui Musdus, Mesdes dan Musrenbbangdes, sehingga benar-benar merupakan usulan masyarakat.
“Jika kita secara bersama-sama menangani masalah stunting ini maka bukan hanya desa Weri Lolo saja yang bebas dari stunting tetapi 173 desa kelurahan yang ada di SBD kita yakin akan bebas dari stunting” tutupnya. *****
Liputan: Octa Dapa Talu,-
