Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Kadula – SJ……………..Rapat Evaluasi dan Sinkronisasi kerjasama lintas program pemerintah dengan Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) resmi dibuka oleh Wakil Bupati SBD Drs. Ndara Tanggu Kaha yang dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Marthinus Bulu, Kepala Dinas Pariwisata Christofel Horo, SH, Sekretaris Bappeda Daniel Kette, S.Sos dan seluruh perwakilan LSM yang tergabung dalam lembaga internasional dan lokal (NGO) di ruang rapat wakil bupati SBD, Selasa (18/12/2018).
Wakil Bupati SBD Drs.Ndara Tanggu Kaha pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa dalam mengeksekusi berbagai kebijakan pembangunan di SBD masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dialami, terutama dalam upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Saya bersunguh-sungguh dan berkomitmen untuk membangun kabupaten ini, jadi bukan berarti kalau mau habis masa jabatan lalu tidak maksimal bekerja. Memang saat ini adalah masa-masa transisi politik tetapi secara aturan undang-undang kami masih bertugas sampai tanggal 08 September 2019 mendatang. Perlu diketahui bersama program percepatan pembangunan di SBD bukanlah hal yang sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan, untuk itu diperlukan perhatian serius, evaluasi dan upaya perbaikan sehingga output yang dihasilkan semakin menuju ke arah yang diharapkan” Jelas Ndara Tanggu.
Wakil bupati Ndara Tanggu menambahkan bahwa potensi pariwisata di SBD begitu berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini masih belum mampu dikelola dengan baik. Untuk itu dengan adanya kerjasama dengan LSM ia berpesan agar dapat bersama-sama dalam mendampingi dan mengolah sumber daya yang ada demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Sumba itu mempunyai ikon yang sangat menarik di sektor pariwisata terutama di SBD dan di Sumba Barat yaitu “PASOLA” yang hanya ada di dua kabupaten tersebut. Kalau seandainya dua ikon ini mampu kita olah dan kita manfaatkan pasti kita mampu mensejahterakan masyarakat melalui sektor ini. Kita sama-sama memiliki kabupaten ini sehingga kehadiran swasta menentukan bagaimana kegiatan tersebut bisa berjalan. Kita juga punya harapan besar bahwa kedepan SBD menjadi daerah tujuan wisata karena kita memiliki pariwisata yang sangat mendukung”ucapnya.
Terakhir Wakil Bupati juga mengharapkan melalui pertemuan ini akan terjadi sinkronisasi program kegiatan antara lembaga pemerintahan dan lembaga Swasta karena pemerintah juga tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari lembaga swasta NGO yang menjadi mitra kerja pemerintah dalam membangun daerah.
“Melalui pertemuan ini saya harapkan akan terjadi sinkronisasi program atau kegiatan antar lembaga pemerintah dengan swasta guna mengatur mekanisme kerjasama sehingga pemberdayaan tepat sasaran dan tepat manfaat terutama untuk menghindari tumpang tindih program satu lembaga dengan lembaga lainya serta pemerintah dengan lembaga lain, sehingga saling bersinergi dan mendorong misi pembangunan daerah bisa tercapai. Dan yang paling penting lagi adalah agar kerjasama ini bisa dilanjutkan meski masa jabatan bupati dan wakilnya telah ganti karena kerja sama yang suda terjalin ini dirasakan sangat berguna dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintah di SBD” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Christofel Horo, SH saat ditemui media ini usai kegiatan. Dirinya menyebutkan bahwa kehadiran LSM sangat membantu pemerintah dalam strategi pembangunan daerah karena program-program yang dijalankan oleh LSM sangat berguna bagi masyarakat. Namun ia mengatakan perlu dikoordinir agar searah dan tidak terjadi pendobelan atau tumpang tindih program.
“Sudah sepatutnya pemerintah mendesain strategi daerah investasi peradapan manusia, salah satunya yaitu LSM yang tergabung di NGO ini dan perlu diberikan penghargaan secara moril maupun materil karena mereka banyak membantu masyarakat maupun pemerintah dalam berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga harapan saya kedepan harus ditarik secara kuat karena mereka salah satu desain strategi pembangunan daerah dan pemerintah perlu mengkoordinir setiap program yang dijalankan agar tidak terjadi tumpang tindih program nantinya” ungkapnya.
Pantauan media ini acara dilanjutkan dengan presentasi program yang dijalankan selama satu tahun kemarin dan rencana kerja tahun 2019 mendatang dari masing-masing LSM. Kemudian acara ditutup dengan dialog dan diskusi antar LSM dengan Pemerintah dan sebaliknya terkait replikasi program. (JNL),-
