GASS TUNTUT KEADILAN PENAMBANGAN PASIR

by -298 views

Tambolaka-SJ ……………………..Sekelompok supir truk penambang pasir yang tergabung dalam Gabungan Sopir Se SBD (GASS)  melakukan unjuk rasa di gedung DPRD kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Puspem Kadula Tambolaka, Rabu (19/02/2020).

GASS menuntut keadilan karena adanya larangan yang dilakukan oleh pihak TNI dalam penambangan pasir laut. Dengan menjadi supir truk penambang pasir hidup mereka sudah bergantung pekerjaan tersebut untuk menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak.

GASS datang ke DPRD untuk menanyakan dimana mereka bisa mengambil pasir untuk dijual karena seluruh pantai yang ada di SBD sudah dilarang oleh Pemerintah dan TNI melakukan pelarangan dan penangkapan bagi yang masih mengambil pasir tersebut.

Koordinator GASS Agus Ama Rode Bili yang dihubungi media mengatakan dirinya bersama teman-teman supir datang ke DPRD untuk memperjuangkan nasib mereka sebagai supir penambang pasir laut. Pihaknya ingin menanyakan dimana mereka bisa menambang pasir karena aturan yang berlaku semua pantai dilarang untuk menambang pasir.

“Selama ini kami muat pasir seolah-olah kami curi, kami ditahan di jalan oleh anggota TNI dan disita pasirnya dibawah ke Kodim. Karena tidak ada penambangan yang legal. Kami datang kesini untuk meminta DPRD menunjukan dimana kami bisa menambang pasir, sehingga kami bisa menghidupi keluarga kami” ungkapnya.

Agus juga menjelaskan dengan memuat pasir dan batu merupakan pekerjaan utama mereka untuk menghidupi keluarga. Setelah pasir mereka disita oleh keamanan, gaji merekapun dipotong oleh bosnya karena tidak ada pemasukan.

Lebih jauh Agus berharap agar pihaknya tidak melanggar aturan, maka Pemerintah harus menentukan atau menyediakan tempat-tempat untuk mengambil pasir dan harga pasirpun agar diatur oleh Pemerintah.

Dipantau oleh media ini pimpinan dan anggota DPRD yang menerima pada demonstran ini berjanji akan memanggil Pemerintah untuk mencarikan solusi bagi para supir penambang pasir ini. Kewenangan pertambangan dan energy merupakan rananya Pemerintah Provinsi sehingga akan didorong agar Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Provinsi untuk mencarikan solusi terbaik bagi para penambang pasir di SBD.

Dipihak lain dengan adanya Perbup yang melindungi pantai-pantai di SBD dan aturan-aturan lain baik dari Kabupaten maupun Provinsi agar Pemerintah SBD melakukan sosialisasi sehingga semua masyarakat dapat mengikutinya. Sehingga tidak adanya salah praduga masyarakat terhadap TNI/Polri apabila menindak penambang pasir yang dianggap melanggar aturan.

Loba Geli anggota DPRD asal PDIP menegaskan bahwa sudah ada regulasi yang menetapkan tidak boleh melakukan penambangan pasir di pesisir pantai, oleh karena itu maka solusinya adalah memanggil dinas-dinas terkait untuk membicarakan dan mencari solusinya, bukan dengan menyalahkan pihak keamanan yang sudah menjalankan dan menjaga aturan tersebut.

Dialog antara pendemo dan DPRD ini berjalan baik, lancar dan kondusif. Ketua DPRD, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan seluruh anggota DPRD memberi apresiasi pada para supir yang melakukan demo dengan tertib.

Anggota DPRD Provinsi asal PPP, Dominggus Dama, S.ST.MT yang dihubungi media lewat telepon mengatakan khusus untuk pasir laut ada UU yang mengatur mana yang bisa ditambang, mana yang tidak bisa, oleh karena itu maka Pemerintah wajib mensosialisasikan aturan-aturan tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

“Pemerintah harus melakukan sosialisasi karena penambangan pasir ini sudah berjalan sekian lama dan tidak ada teguran. Jika sudah aturan yang melanggar maka Pemerintah juga harus menyediakan alternatif lain sehingga ketersesiaan pasir tetap ada karena pembangunan berjalan terus” ungkapnya.

D’Dama menjelaskan solusi yang dimaksud adalah menentukan tempat yang bisa diambil pasirnya, atau solusi lain untuk membantu masyarakat yang sudah  menggantungkan hidupnya melalui pekerjaa penambang pasir.

D’Dama juga menghimbau para pendemo agar melakukannya dengan aman,  tertib  dan meminta solusinya bukan dengan demo anarkis. Demo itu bukan untuk menjadi musuhnya Pemerintah, tetapi menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat untuk dicarikan solusinya.

“Para pendemo juga harus terus mengikuti Pemerintah dalam mencari solusinya, sehingga tidak mengorbankan banyak pihak. Pemerintah Kabupaten harus segera berkoordinasi denga Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan solusi bagi masyarakat” tutupnya.  *****

Liputan: Octav Dapa Talu,-