Suara Jarmas Portal Berita Sumba
Tambolaka-SJ………………. Nobar dan Ngopi Bareng Film Beta Mau Jumpa yang merupakan film yang mempersatukan kembali masyarakat yang konflik di Ambon-Maluku pada tahun 1999 oleh kelompok perempuan di Ambon. Film Beta Mau Jumpa ini dijadikan tema diskusi oleh Komunitas Relawan Kemanusiaan SUMBA (Kareka Sumba) pada Sabtu (22-02-2020) di sekretariat Kareka Sumba Jl. Bulgur No. 3 Waitabula Sumba Barat Daya (SBD).
Tampil sebagai pemantik diskusi Pater Narto sapaan akrab P. Paulus Dwiyaminarta, CSsR (LBH Sarnelli) yang dihadiri oleh mahasiswa, dosen, pegiat praktisi LSM, Miserior Jerman, Walhi NTT, Yayasan Seraphine Sumba, Relawan English Goes To Kampung, Dosen, BEM STKIP Weetebula, LBH, Inovasi dan Relawan Kareka Sumba sendiri. Topik yang dibahas dalam diskusi ini masalah perbedaan yang sering menjadi pemicu terjadinya konflik di wilayah NKRI.
Dalam pemaparannya Pater Narto mengatakan konflik yang timbul karena perbedaan merupakan warisan Belanda pada jaman dahulu yang terkenal dengan politik de vide et imperanya. Bibit-bibit konflik itu sendiri ada didekat kita.
Kebiasaan tidak mau menerina orang lain, tidak mau menerima perubahan mendorong agar anak-anak kita harus dibiasakan bergaul dengan orang lain. Pendiikan non formal (termasuk pendidikan dari orang tua dan lingkungan) sangat dibutuhkan untuk merubah paradigma anak-anak Sumba sebagai generasi penerus.
Secara umum juga disepakati ekonomi, sosial dan politik sering kali menjadi pemicu utama konflik yang terjadi. Pendidikan anak dengan kekerasan cenderung melahirkan kekerasan bagi anak tersebut dikemudian hari.
Dalam diskusi ini juga disepakati semua masalah biaa diselesaikan kalau kita duduk bersama untuk mencari solusinya. Sumber dari konflik harus diketahui, narasi dan pendidikan perlu mendapat perhatian mulai dari keluarga. Usia anak 1-12 tahun merupakan usia rawan dimana anak-anak sangat mudah mengcopy perilaku-perilaku dari lingkungannya.
Untuk menghentikan konflik perlu cek dan ricek informasi, cap-cap harus dihilangkan untuk melepas dari prasangka etnis. Orang muda harus berperan lebih terhadap orang lain dengan mengambil contoh yang dilakukan oleh Kareka Sumba yang sudah memberikan contoh dalam membina toleransi umat beragama.
Ketua Komunitas KAREKA SUMBA Ronald Asto yang dihubungi media usai kegiatan mengatakan ide pelaksanaan diskusi adalah karena di Sumba masih terbatas ruang-ruang diskusi yang informal yang bobotnya tidak hilang dari nilai-nilai akademis.
“Sejak tahun lalu (2019 red), setiap bulan kami selalu selenggarakan diskusi dengan materi dan pemateri yang berbeda yang kami sebut Pemantik Diskusi yang dikemas dalam konsep diskusi sambil ngopi bareng yang melibatkan praktisi-praktisi yang sudah punya pengalaman” ungkapnya.
Asto menjelaskan tujuan diskusi dan ngopi bareng ini agar kita mengupdate terus ilmu, karena ilmu itu penting dan mahal. Diskusi ini dikemas sesederhana mungkin sehingga bermanfaat bagi yang tidak concern di bidang ilmu tersebut.
“Misalnya kita bicara hukum, walaupun kita tidak mempunyai basic hukum karena bicara hukum setidaknya kita mengerti tentang hukum. Masalah yang terjadi di Sumba seperti ini, itu sederhananya tujuan kita” jelasnya.
Film beta mau jumpa yang menjadi topic saat ini menurut Asto sebagai pencetus saja, yang mau dilihat bagaimana dengan konteks Sumba saat ini, takutnya konflik yang terjadi di Ambon bisa juga terjadi di Sumba. Melalui diskusi ini kita sudah bisa mengetahui akar konflik dan dampaknya yang akan terjadi. Sehingga kita bisa mencegahnya (preventif).
“Hari ini puji Tuhan Pater Narto mau berbagi pengalaman dengan kita yang mempunyai basic praktisi, hukum dan pesertanya juga lintas profesi ada guru, mahasiswa, dokter, jurnalis, LSM dan komunitas lainnya. Ini menjadi isu bersama dan tanggung jawab bersama sehingga konflik yang terjadi di Ambon jangan terjadi di Sumba” harapnya.
Pater Narto yang dihubungi media usai diskusi mengatakan dipilihnya tema Beta Mau Jumpa, karena kita mau belajar pengalaman dari rekonsoliasi di Ambon, ternyata peran besar dari ibu-ibu dalam mengadvokasi penyelesaian masalah konflik berhasil, dan orang muda melalui media music turut mendukung penyelesaian masalah konflik disana.
“Yang mau dikembangkan adalah aura positifnya bahwa kita bisa berdamai, memang ada perbedaan tetapi kita juga bisa hidup bersama berdampingan. Hal itu sudah ada dan dihidupkan kembali, didalam film tersebut peran pemerintah tidak ada, jangan pedulikan dengan Negara tidak ambil bagian tetapi kita harus punya inisiatif karena ini hidup kita bersama” tutur Pater Narto.
Lebih lanjut Pater Narto menjelaskan contoh tersebut bisa diterapkan di Sumba, karena kita juga punya potensi-potensi besar terjadinya konflik berdasarkan pengalaman yang ada. Dengan dimulai diskusi yang diprakarsai oleh Kareka Sumba diharapkan berkembang benih-benih pejuang demi perdamaian untuk kita semua bersatu.
Pater Narto juga menghimbau agar masyarakat harus bisa menerima adanya perbedaan tersebut, baik dalam ras, suku, pandangan politik dan lain sebagainya dan mulai hidup berdampingan. Konflik bisa dipicu oleh faktor ekonomi dan sosial.
“Konflik lahan di wilayah kita sudah tinggi, di tahun 2019 kami menerima pengaduan lebih dari 17 perkara di SBD. Ini juga bisa berkembang kemana-mana, bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu” ujar Pater Narto yang juga adalah praktisi hukum di Sumba.
Pemerintah sudah harus mendorong masyarakat untuk mencari bagaimana yang bisa mendamaikan masyarakat, misalnya berpakaian adat tanpa menggunak parang, dan lain sebagainya.
Kepala devisi Walhi NTT Umbu Tamu mengatakan selain masalah pluralitas di masyarakat tidak kalah penting yang ada disekitar kita adalah banyak persoalan-persoalan atau dominasi-dominasi sosial, ruang yang terjadi di masyarakat. Misalnya masalah tanah yang mengakibatkan beberapa persoalan-persoalan di masyarakat. Adanya indikasi kekuatan monopoli dan minoritas/kelompok yang tidak berdaya. Masalahnya adalah bahwa publik belum mengkonsumsi itu karena keterbatasan media sosial, dan sudah tumbuh bibit-bibit yang akan terjadi dalam 10-20 tahun kedepan, karena adanya monopoli kelas dan ruang itu oleh orang-orang atau pribumi.
“Bagi kami tidak ada istilah pribumi dan non pribumi, kita memiliki ruang dan kesempatan yang sama. Di NTT ada persoalan yang dari lingkungan merambah pada persoalan sosial. Bisa menjadi persoalan agama, pendatang dan tuan tanah, ini yang seharusnya sejak dini pemerintah harus melakukan rekonsoliasi melalui peraturan perundang-undangan, Perda atau melalui kebijakan daerah lainnya” ungkapnya.
Umbu mengambil contoh masalah investasi di Sumba, personalan investasi dengan beragam agama, ras yang datang ke Sumba, kalau tidak siap secara sosial, secara mental dalam menghadapi persoalan pluralitas, maka sangat berpotensi timbulnya konflik itu.
“Peran media sosial untuk terus menyampaikan energi-energi positif mulai dari diskusi kecil seperti ini agar menjadi konsumsi warga. Apresiasi besar buat Kareka Sumba yang menyelenggarakan diskusi ini sehingga banyak informasi yang bisa kita sharing bersama sebagai upaya preventif” tutupnya. *****
Liputan: Octav Dapa Talu,-
